Uni Eropa Ajukan Digital Fairness Act, Denda Pelanggar 6% Pendapatan Global

Penulis: Fajar  •  Rabu, 11 November 2026 | 21:35:01 WIB
Komisi Eropa mengajukan draf Digital Fairness Act untuk melindungi konsumen digital.

BENGKULU — Komisi Eropa mengajukan Digital Fairness Act, aturan perlindungan konsumen digital yang menyasar dark patterns, loot box untuk anak, dan langganan sulit dibatalkan. Pelanggar berpotensi dikenai denda hingga 6% dari pendapatan global tahunan. Regulasi ini juga memindahkan kewenangan penindakan dari negara anggota ke Komisi Eropa.

Komisi Eropa merilis draf Digital Fairness Act (DFA) yang menyasar praktik digital merugikan konsumen, terutama anak-anak. Rancangan ini menargetkan harga tidak transparan, desain adiktif, iklan yang menyasar anak di bawah umur, hingga "dark patterns" seperti langganan yang sulit dibatalkan.

Besaran sanksi yang diusulkan tergolong berat. Perusahaan yang melanggar dapat dikenai denda sampai 6% dari pendapatan global tahunan, menurut salinan draf yang beredar.

Apa Saja yang Diatur Digital Fairness Act

DFA membidik sejumlah praktik yang dianggap mendorong pengeluaran berlebihan. Salah satunya kebijakan harga yang wajib jelas dan transparan untuk tiket acara budaya dan olahraga.

Konsumen juga diberi hak mematikan fitur desain yang mendorong belanja kompulsif. Untuk anak di bawah umur, rancangan ini membatasi praktik seperti mekanisme pay-to-win lewat loot box dan dorongan berulang agar mereka terus membeli.

Aturan lain menyentuh influencer marketing. Kreator konten wajib transparan soal konten komersial yang mereka tampilkan. DFA juga menyasar iklan dan harga personal yang menargetkan anak, sekaligus menutup "subscription trap" yang menyulitkan pembatalan.

Alasan Komisi Eropa Mendorong Aturan Baru

Petinggi keadilan Uni Eropa Michael McGrath menegaskan aturan ini bukan untuk mempersulit dunia usaha. Fokusnya adalah menciptakan persaingan yang sehat.

"Our consumer protection rules will help ensure that businesses compete on the merits of their products and services, not on their ability to exploit consumers or their ability to evade the rules," kata McGrath dalam pernyataannya.

"We are not making it harder to do business, we are making it harder to do business unfairly," ujarnya menambahkan.

Penindakan Dipusatkan ke Komisi Eropa

DFA juga mengubah peta penegakan aturan. Komisi Eropa mengusulkan pemindahan kewenangan dari negara anggota ke sistem yang lebih terpusat.

Langkah ini memberi Komisi wewenang langsung menyelidiki kasus berskala besar yang berdampak luas pada konsumen. Koordinasi dengan negara anggota ikut dipercepat, begitu pula penindakan terhadap perusahaan non-Uni Eropa.

Perubahan tersebut dibaca sebagai upaya merapikan penegakan aturan yang selama ini terpecah antarnegara, seperti yang terjadi di Prancis. Sejumlah pengamat juga melihatnya sebagai pergeseran kekuatan regulasi menjauh dari Irlandia.

Irlandia selama ini menjadi markas Apple, Google, Meta, dan Microsoft di Eropa. Laporan terbaru pakar PBB sempat menyoroti independensi regulator privasi Irlandia, dengan menyebut risiko "undue influence" dari perusahaan teknologi yang berbasis di sana.

Dampak ke Perusahaan Teknologi dan Pengguna

Bagi perusahaan teknologi global, DFA menambah lapisan kepatuhan baru di pasar Uni Eropa. Skema denda hingga 6% pendapatan global membuat pelanggaran berulang berbiaya sangat besar.

Untuk pengguna, aturan ini berpotensi mengubah pengalaman berlangganan aplikasi dan game. Proses berhenti langganan mesti lebih mudah, sementara elemen desain yang memicu belanja berlebihan bisa dimatikan.

Rancangan ini masih berstatus proposal dan belum berlaku. Pembahasan dengan parlemen dan negara anggota Uni Eropa akan menentukan bentuk akhirnya, termasuk apakah ambang denda 6% itu tetap dipertahankan.

Reporter: Fajar
Sumber: engadget.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top