BENGKULU — Dodo Erna menegaskan bahwa upaya hukum atas persoalan Saung Bigi tidak lagi berorientasi pada nilai nominal atau sekadar membuktikan siapa menang dan kalah. Pemilik saung di kawasan Pantai Panjang itu menyebut ada nilai yang lebih penting, yakni bagaimana pemerintah belajar menghormati hak masyarakat dan tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.
Penertiban yang menimpa saung miliknya membuat usaha yang dirintis bertahun-tahun hilang, kerugian mulai muncul, dan lapangan pekerjaan ikut terbuka lebar. Dodo menilai persoalan itu semestinya tidak berhenti pada ketegasan menjalankan aturan, tetapi juga memperhitungkan dampak yang dirasakan warga.
Bersama tim kuasa hukumnya, Hj. Maghdaliansi, MH, Dodo memilih melanjutkan perjuangan melalui banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Ia tetap optimistis langkah tersebut akan memberi hasil lebih baik.
Menurut Dodo, pengadilan menjadi salah satu ruang konstitusional bagi warga yang merasa haknya terabaikan untuk mencari perlindungan dan kepastian hukum. Ia percaya keadilan harus tetap diperjuangkan lewat mekanisme hukum yang tersedia.
Dodo menyoroti kondisi masyarakat yang sering tidak memahami aturan hukum, tidak memiliki akses pendampingan, bahkan takut menyampaikan keberatan ketika berhadapan dengan kekuasaan. Menurutnya, justru di titik itu pemerintah harus hadir dengan kebijaksanaan dan hati nurani.
"Jangan sampai pemerintah merasa memiliki kewenangan, kemudian masyarakat yang awam menjadi takut untuk bersuara. Tidak semua masyarakat memahami hukum, tidak semua orang berani melawan ketika merasa diperlakukan tidak adil. Justru di situlah pemerintah harus hadir dengan kebijaksanaan dan hati nurani," ungkap Dodo Erna.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang diam belum tentu menerima. Bisa jadi mereka tidak tahu harus mengadu ke mana, tidak memahami cara mempertahankan hak, atau merasa takut menghadapi konsekuensi ketika berhadapan dengan institusi pemerintahan.
Dodo meminta pemerintah mampu membedakan antara ketegasan menjalankan aturan dengan tindakan yang mengabaikan rasa kemanusiaan. Menurutnya, di balik setiap persoalan selalu ada kehidupan, keluarga, dan usaha yang dibangun dengan susah payah.
"Kalau memang ada aturan, silakan dijalankan. Tetapi jangan lupa ada manusia di balik persoalan itu. Ada kehidupan, ada keluarga, ada usaha yang dibangun dengan susah payah. Jangan hanya melihat dari sisi kewenangan, tetapi lihat juga dampak dan perasaan masyarakat yang mengalaminya," tuturnya.
Ia berharap apa yang dialaminya tidak menjadi pengalaman yang harus dirasakan warga lain. Tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi, keberanian, maupun kesempatan membawa persoalan ke ranah hukum.
"Ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Jangan karena masyarakat awam, tidak mengerti hukum, atau takut berhadapan dengan pemerintah, lalu mereka dianggap tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Masyarakat juga punya martabat yang harus dihormati," tegasnya.
Dodo menegaskan perjuangan ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Ia ingin ada evaluasi dan kesadaran bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat harus dilaksanakan dengan pertimbangan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.
Baginya, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang mampu membuat masyarakat takut, melainkan yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada warganya.
"Harapan saya sederhana, ke depan pemerintah lebih bijaksana. Jangan pernah meremehkan masyarakat kecil hanya karena mereka awam dan takut bersuara. Kekuasaan itu ada batasnya, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu dikedepankan," pungkasnya.
Perjuangan Saung Bigi kini bermakna lebih luas dari sekadar sengketa antara warga dan pemerintah. Persoalan itu menjadi pengingat bahwa dalam setiap penggunaan kewenangan negara, harus selalu ada ruang bagi hati nurani, penghormatan terhadap hak warga, dan keberpihakan pada keadilan.