JAKARTA — Tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK jangan lagi dipandang sebagai komponen belanja yang membebani keuangan daerah. Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyebut mereka adalah investasi pembangunan manusia yang menentukan kualitas masa depan bangsa.
Dalam keterangannya, Indrajaya menyambut positif hasil RDPU Komisi II pada Senin (8/6) yang menyepakati masa transisi belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Menurutnya, ini langkah realistis dan konstruktif.
"Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal sembari menyelesaikan penataan ASN secara bertahap dan terukur," ujarnya.
Indrajaya menekankan bahwa guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga pelayanan dasar lainnya harus diposisikan sebagai investasi, bukan sekadar komponen belanja pegawai. Ia menilai penyelesaian status tenaga honorer yang telah diperjuangkan bertahun-tahun tidak boleh terhambat persoalan fiskal daerah.
"Jangan sampai perjuangan panjang penyelesaian tenaga honorer berhenti di tengah jalan. Negara tidak boleh membiarkan para pengabdi bangsa kembali berada dalam ketidakpastian," kata Indrajaya.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. Aturan ini dinilai penting sebagai landasan hukum yang kuat bagi kepastian karier, kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pengembangan kompetensi PPPK.
"Payung hukum yang jelas sangat dibutuhkan agar PPPK memiliki kepastian mengenai jenjang karier, kesejahteraan, perlindungan sosial, serta masa depan yang lebih terjamin," ucapnya.
Indrajaya juga meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar proses pengangkatan dan pembinaan PPPK berjalan optimal tanpa mengurangi alokasi program pembangunan lain yang dibutuhkan masyarakat.
"Dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi kunci agar daerah mampu menjalankan kewajiban pengangkatan dan pembinaan PPPK tanpa harus mengorbankan program-program pembangunan," kata Indrajaya.