Laporan bertajuk "PRC-linked influence operations are targeting AI debates in the US" yang dirilis Juni 2026 ini mengungkap aktor berbasis China menggunakan akun ChatGPT—bukan model AI buatan lokal—untuk menghasilkan kartun politik, meme antisemit, dan narasi palsu tentang kebocoran data OpenAI. Semua konten itu disebar lewat jaringan akun palsu di X dan Facebook.
Menurut OpenAI, para pelaku menulis dalam bahasa Mandarin sederhana dan meminta ChatGPT membuat kartun yang menyoroti lonjakan biaya listrik akibat pusat data AI, serta perilaku Presiden Donald Trump yang dianggap semena-mena terhadap sekutu AS. Mereka juga memproduksi meme antisemit yang mengaitkan "kapital Yahudi" dengan kebijakan Amerika, dan menyerang para pembangkang China.
"Prompt yang digunakan secara berulang memuat terminologi yang konsisten dengan individu-individu yang terkait dengan sistem keamanan publik China," tulis OpenAI dalam laporannya. Ironisnya, perusahaan itu mengakui, "mereka menggunakan AI Amerika, bukan model China, untuk menghasilkan konten tentang AI Amerika."
Dalam skala Breakout, OpenAI menilai aktivitas ini hanya masuk Kategori Satu: aktivitas yang menjangkau satu platform dan tidak terbukti menyebar luas. "Pada dasarnya, tidak ada yang tercapai," demikian pengakuan terbuka perusahaan dalam ringkasan dampaknya. OpenAI juga mengakui sebagian besar materi yang dimanfaatkan jaringan ini berasal dari liputan media yang sah tentang dampak pusat data dan reaksi balik terhadap tarif AS.
Meski dampak kampanye dinyatakan minimal, laporan ini tetap menjadi alat bagi politisi pro-pusat data di AS. Mereka mulai menggaungkan narasi bahwa sentimen anti-AI didorong oleh intervensi asing bayangan—terlepas dari kesimpulan laporan itu sendiri.
Kedutaan Besar China di Washington, dalam pernyataan kepada Reuters, menyatakan belum membaca laporan OpenAI namun "dengan tegas menolak serangan atau fitnah yang tidak berdasar terhadap China." Para diplomat itu menambahkan bahwa China ingin "memastikan AI menjadi kekuatan untuk kebaikan dan untuk semua."
Bagi pengamat teknologi dan kebijakan digital di Indonesia, kasus ini menjadi peringatan dini. Jika operasi pengaruh semacam ini bisa menyasar perdebatan publik di AS, bukan tidak mungkin konten serupa—yang menggunakan AI generatif untuk membingkai isu energi, tarif, atau investasi asing—akan muncul di ruang digital Indonesia. Apalagi, Indonesia tengah gencar membangun ekosistem pusat data dan menarik investasi AI global.
Yang lebih krusial: laporan ini menunjukkan bahwa alat AI generatif, termasuk yang gratis dan mudah diakses, bisa menjadi senjata propaganda murah. Tanpa literasi digital yang kuat, publik rentan terpapar konten buatan AI yang dirancang untuk memanipulasi opini.