BENGKULU — Survei yang dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 ini melibatkan 1.243 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar +/- 2,78 persen. Direktur Litbang FSP BUMN Bersatu, Wiji Widodo, menjelaskan bahwa mayoritas responden memandang Prabowo sebagai pemimpin yang tercerahkan (enlightening leader)—figur yang memberi teladan dan menginspirasi, bukan sekadar memberi perintah.
Kepuasan publik terhadap kinerja politik Prabowo-Gibran tercatat sangat tinggi, mencapai 86,2 persen. Di bidang hukum, tingkat kepuasan berada di angka 82,7 persen, sementara sektor pendidikan dan bantuan sosial mendapat nilai positif dari 84,3 persen responden.
"Meski di beberapa hal hasil survei ini menggambarkan persepsi positif dari publik, faktor kondisi terkini dan tren keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Wiji dalam keterangan persnya, Minggu (9/8/2026).
Meski optimisme terhadap perbaikan ekonomi makro masih tinggi—74,8 persen responden yakin kondisi akan membaik—realitas di tingkat rumah tangga bercerita lain. Sebanyak 48,3 persen responden mengaku kondisi perekonomian keluarganya tidak menentu, dan 14,3 persen lainnya menyebut situasi keuangan mereka sudah bergejolak. Bahkan, 5,2 persen mengaku berada di ambang kritis.
Dari sisi kerentanan, 63,8 persen responden merasa berada dalam posisi sangat rentan secara ekonomi. Mereka yang merasa aman hanya 30,1 persen, itupun karena memiliki tabungan sebagai jaring pengaman.
Wiji membandingkan hasil survei ini dengan temuan Januari 2026 lalu. "Sebanyak 34,2 persen responden mengaku penghasilan mereka turun dan lebih dari 36,1 persen masyarakat yang menjalankan usaha mengeluhkan omzet usaha mereka yang lesu," katanya.
Tiga faktor utama yang dituding sebagai biang keladi memburuknya kondisi ekonomi: ketidakpastian ekonomi global (57,5 persen), penurunan pendapatan (20,8 persen), dan kenaikan harga-harga (20,3 persen).
Beban paling berat yang dirasakan masyarakat adalah lonjakan harga kebutuhan pokok. Sebanyak 57,8 persen responden mengeluhkan mahalnya harga sembako. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga membayangi 21,9 persen responden, sementara 18,3 persen lainnya tidak memiliki tabungan maupun dana darurat.
Persoalan lapangan kerja tak kalah pelik. Lebih dari separuh responden (57,4 persen) mengaku kesulitan mencari pekerjaan baru di wilayah tempat tinggalnya. Hanya 27,7 persen yang menilai lapangan kerja masih tersedia, sementara 12,8 persen mengatakan pekerjaan hanya kadang-kadang ada.
Survei FSP BUMN Bersatu ini memberi gambaran paradoks: publik memuji kepemimpinan nasional, namun di saat yang sama merasakan tekanan ekonomi yang nyata. Jika tren penurunan pendapatan dan melemahnya omzet usaha berlanjut, optimisme yang masih tersisa bisa cepat terkikis—terutama jika daya beli kelas menengah terus tergerus oleh inflasi pangan dan ketidakpastian lapangan kerja.