Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan perbaikan 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2027 melalui program bedah rumah. Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi meminta seluruh lurah aktif memetakan warga yang masih tinggal di hunian berdinding papan dan berlantai tanah agar bantuan tepat sasaran. Setiap penerima akan mendapat bantuan Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
BENGKULU — Program bedah rumah menyasar warga yang selama ini tinggal di hunian tak layak. Dedy menekankan pendataan dari tingkat kelurahan menjadi kunci agar intervensi pemerintah diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemkot Bengkulu juga membuka ruang kolaborasi dengan DPRD Kota Bengkulu untuk memperluas jangkauan program rehabilitasi hunian layak.
Dedy meminta para lurah tidak sekadar mendata, tetapi memastikan hasilnya sampai ke meja pengambil keputusan. Data itu harus diteruskan kepada Wali Kota maupun anggota DPRD Kota Bengkulu.
"Pemerintah kota ingin memastikan seluruh warga yang membutuhkan masuk dalam pendataan secara akurat. Untuk itu, lurah tolong pastikan dan sampaikan kepada Wali Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," kata Dedy di Bengkulu, Minggu.
Menurutnya, akurasi data menentukan apakah bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang tepat. Pemetaan di lapangan masih menemukan rumah warga berdinding papan dan berlantai tanah.
Pada 2026, program bedah rumah RTLH di Kota Bengkulu mencapai 58 unit yang tersebar di delapan kecamatan. Angka itu menjadi pijakan sebelum target dinaikkan menjadi 100 unit pada 2027.
Setiap penerima bantuan mendapat Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Skema tersebut menempatkan warga sebagai pelaksana rehab huniannya sendiri, dengan pemerintah menyediakan dana stimulan.
Selain bedah rumah, Pemkot Bengkulu menargetkan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada 2027 mencapai 200 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bengkulu Toni Harisman menyebut program bedah rumah sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD. Tujuannya membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
Program BSPS tidak hanya memberikan bantuan fisik pembangunan rumah. Warga didorong terlibat aktif dalam proses rehabilitasi hunian melalui dana stimulan dari pemerintah.
Dengan dua skema berjalan bersamaan, Pemkot Bengkulu berharap jumlah rumah tak layak huni di delapan kecamatan terus berkurang.