BENGKULU — Program Bantu Rakyat menjadi salah satu andalan yang diluncurkan pada 100 hari kerja pasca retret Magelang Maret 2025. Layanan ini menyentuh langsung warga yang membutuhkan akses kesehatan mendesak. Salah satu buktinya dialami Ezi, warga Kecamatan Lubuk Sandi, Seluma.
Pada 8 April 2025, anak Ezi sakit dan harus dirawat di RS Gading Medika, sementara ia belum memiliki BPJS. Setelah lapor ke tim URC Bantu Rakyat, kepesertaan BPJS langsung aktif dalam beberapa jam dan bisa dipakai berobat. Layanan ambulans gratis tingkat desa/kelurahan dan sekolah gratis tanpa pungutan juga digulirkan serentak.
Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp600 miliar dari APBD 2026-2028 untuk pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran itu disinkronkan dengan kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi.
Salah satu proyek yang sudah rampung adalah Jembatan Matan sepanjang 100 meter di Seluma senilai Rp16 miliar. Jembatan beton bertulang tahan korosi itu diresmikan 6 Februari 2026. Warga yang sebelumnya harus memutar selama 1 jam kini hanya butuh hitungan menit untuk melintas.
Anggota DPRD menyebut pembangunan jembatan itu mencetak sejarah. Di Kota Bengkulu, Helmi berjanji menuntaskan banjir langganan Rawamakmur dengan meninggikan jalan dan memperbesar drainase hingga tuntas akhir 2026.
Aksi simbolik Tebas Bayang juga menjadi perhatian publik. Gubernur turun langsung memangkas rumput liar di median Jalan Lingkar Barat pada 11 Maret 2025, dan momen itu viral di media sosial.
Terobosan lain datang dari Bapenda Bengkulu melalui Surat Edaran No B.900.1.13.1/429/BAPENDA.III/2026 pada April 2026. Wajib pajak kini tidak perlu melampirkan KTP pemilik lama saat membayar pajak tahunan kendaraan.
Cukup bawa STNK asli dan KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan ini menjawab keluhan puluhan ribu pemilik motor bekas yang selama ini terkendala proses balik nama. Warga hanya diminta membuat surat pernyataan janji balik nama tahun depan. Pendapatan asli daerah Bengkulu pun ikut terdongkrak.
Program SADESAHE (Satu Desa Satu Hektare Jagung) diikuti 1.298 desa dengan total 1.299 hektare lahan di seluruh Bengkulu. Program ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Pemenang lomba program ini adalah Desa Tanah Hitam, Bengkulu Utara sebagai Juara I dengan hadiah Rp1 miliar. Juara II diraih Desa Pelajaran II, Kaur (Rp500 juta), dan Juara III Desa Ulak Lebar, Bengkulu Selatan (Rp250 juta).
Ketahanan pangan diperkuat lewat program Kopi Merah Putih. Bengkulu merupakan produsen kopi peringkat 5 nasional dengan produksi 55 ribu ton per tahun. Provinsi ini mendapat kucuran dana global Rp23,55 miliar (USD 1,45 juta) untuk perhutanan sosial di 7 daerah.
Helmi Hasan tercatat sebagai gubernur pertama yang ikut skema Pohon Asuh di hutan lindung Lemo Nakai, Bengkulu Utara, dan Air Tenam, Bengkulu Selatan. Lewat donasi Rp200 ribu per tahun, peserta ikut membiayai patroli hutan.
Skema ini menjaga pohon berdiameter 60-150 cm yang butuh puluhan tahun tumbuh, namun bisa tumbang dalam 5 menit jika ditebang ilegal.
Survei Prisma Research & Strategy periode 22 Juni-2 Juli 2026 menempatkan Helmi Hasan di jajaran 10 gubernur terbaik se-Indonesia. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Helmi mencapai 81,2 persen, sementara kepuasan terhadap Pemprov Bengkulu 72,8 persen.
Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan mencatat skor tertinggi 85,8 persen, disusul telekomunikasi 76,8 persen, fasilitas kesehatan RSUD 71,8 persen, dan pendidikan 71,3 persen. Atas capaian konektivitas, Helmi menerima detikSumatera Awards 2026 kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah di Jakarta pada 28 Agustus 2026.
"Kami tidak ingin hanya sekadar memimpin, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat. Setiap kebijakan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata Gubernur Helmi Hasan.