BENGKULU — Penetapan Bengkulu sebagai proyek percontohan nasional KBSB disebut tidak lepas dari peran tiga putra daerah yang duduk di tiga institusi berbeda. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi disebut sebagai poros kolaborasi yang mengantar program itu mendarat di Bengkulu.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol. Esmed Eryadi, saat mewakili Sultan Baktiar Najamudin menghadiri pembukaan KBSB. Menurut Esmed, sinergi tiga institusi itu menjadi pintu masuk bagi dukungan lintas sektor untuk pembangunan daerah.
Angka 721 titik bukan patokan yang muncul tiba-tiba. Wakil Panglima Kopassus Mayjen TNI Ferdial Lubis mengatakan target itu disusun berdasarkan survei dan pemetaan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Bengkulu.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 614 titik merupakan pekerjaan fisik dalam kalender 60 hari kerja KBSB. Sisanya kegiatan nonfisik, antara lain bakti sosial kemanusiaan.
"Dalam kalender 60 hari kerja KBSB menyasar pada pembangunan fisik sebanyak 614 titik, yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur vital. Sedangkan non fisik seperti bakti sosial kemanusiaan," kata Ferdial.
Esmed menekankan bahwa besarnya titik pekerjaan berbanding lurus dengan kebutuhan pendanaan. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu idealnya memberikan dukungan penuh terhadap program yang dinilai berdampak nyata pada percepatan pembangunan.
"Besarnya titik target pekerjaan tentunya menggunakan pendanaan yang tidak sedikit, maka seharusnya pemda idealnya memberikan dukungan penuh terhadap program yang memberikan manfaat nyata dalam pembangunan," tegas Esmed.
Dukungan yang diminta bukan hanya soal anggaran. Esmed menyebut kolaborasi lintas pihak menjadi cara menghimpun sumber daya untuk menjawab kebutuhan pembangunan Provinsi Bengkulu.
Kopassus memastikan ikut mengawal pelaksanaan KBSB hingga tuntas. Ferdial menyatakan pihaknya membuka ruang bagi semakin banyak kontribusi dari berbagai pihak yang bisa dibawa ke Bengkulu.
"Sehingga dapat mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Ferdial.
Menurut Ferdial, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan. Caranya lewat pekerjaan fisik di lapangan sekaligus kegiatan yang memperkuat kapasitas masyarakat setempat.
Dengan skema 60 hari kerja, KBSB menempatkan Bengkulu sebagai ukuran keberhasilan sebelum program serupa diperluas ke daerah lain. Dukungan pemda, terutama pada tahap pendanaan dan koordinasi lapangan, akan menentukan apakah 721 titik itu tuntas sesuai jadwal.