BENGKULU — Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afriyenita menyerahkan bantuan stimulan berupa sembako kepada Miati untuk meringankan kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut. Penyaluran bantuan disertai pengusulan Miati sebagai penerima PKH dan BPNT melalui akun Agen Perlinsos Digital.
Miati masuk dalam kelompok desil 1, kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Di usianya yang ke-58, ia mengasuh dan menyekolahkan dua cucu dari anak perempuannya yang bekerja sebagai buruh tani karet di Jambi.
Kedua cucu Miati tidak menerima kiriman biaya hidup dari sang ibu. Kebutuhan keluarga selama ini ditopang dua anak laki-laki Miati yang menjadi tulang punggung.
Kondisi tersebut membuat Miati menanggung beban ganda: sebagai nenek yang merawat, sekaligus penanggung jawab pendidikan kedua cucunya. Keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan upayanya memastikan cucu-cucu tetap mendapat pengasuhan dan sekolah yang layak.
Afriyenita menyebut Miati selama ini baru terdaftar sebagai peserta bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JK. Status itu dinilai belum menyentuh kebutuhan pangan dan pendidikan cucunya.
"Selama ini Nenek Miati baru mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JK. Karena itu, kami hadir untuk mengusulkan Nenek Miati agar dapat memperoleh bantuan PKH dan BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Afriyenita.
Pengusulan dilakukan lewat Agen Perlinsos Digital, kanal yang dipakai Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk mendekatkan layanan perlindungan sosial ke warga. Penetapan penerima bantuan tetap menunggu proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, Afriyenita didampingi Sekretaris Dinas Sosial Iryana, Kepala Bidang Fakir Miskin Fatimah Zuhro, Subkoordinator Yeyen Visiesha, serta pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI.
Dinas Sosial Kota Bengkulu terus menggencarkan sosialisasi pemanfaatan Perlinsos Digital. Warga yang memenuhi kriteria diharapkan memperoleh pendampingan dan akses pengusulan bantuan sosial dengan lebih mudah.
Bagi keluarga seperti Miati, pengusulan PKH dan BPNT menjadi penopang tambahan di luar bantuan kesehatan yang sudah berjalan. Dinas Sosial memastikan setiap usulan diproses melalui verifikasi agar bantuan tepat sasaran.