BENGKULU UTARA — Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2025 mencatat puluhan judul buku pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara tidak ditemukan saat pemeriksaan aset. Buku-buku itu tercatat sebagai aset daerah yang dibeli dengan anggaran negara dan sebagian berasal dari hibah.
Nilai buku yang raib mencapai belasan juta rupiah. Rincian dalam lampiran LHP menyebut mayoritas koleksi yang hilang merupakan buku terbitan 2016 dan 2017, dengan sebagian kecil buku tahun 2018.
Berdasarkan kategori, buku yang paling banyak tidak ditemukan adalah Buku Umum Lain-lain. Urutan berikutnya adalah Buku Fiksi, Buku Ilmu Politik, Buku Ilmu Sosial Lain-lain, serta Buku Ilmu Bahasa dan Sastra.
LHP juga mencatat kategori Buku Ilmu Ekonomi dan Keuangan dalam daftar koleksi yang raib. Selain buku fiksi tahun 2016, pemeriksa menemukan pos Belanja Modal dan Belanja Modal Lainnya yang tidak disertai barang, masing-masing senilai jutaan rupiah dan ratusan ribu rupiah.
Rentang tahun terbit koleksi yang hilang menunjukkan persoalan berlangsung lama. Buku-buku itu dibeli sejak 2016, 2017, dan 2018, tetapi baru terungkap dalam pemeriksaan BPK tahun 2025.
Belum ada keterangan apakah pengelola perpustakaan telah membuat berita acara kehilangan. Pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bengkulu Utara juga belum membeberkan apakah buku-buku tersebut sudah ditemukan kembali.
Temuan ini mendorong permintaan agar BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menelusuri lebih jauh. Penelusuran diminta menyasar siapa pengelola perpustakaan pada periode hilangnya buku dan siapa penanggung jawab aset daerah tersebut.
Jika buku benar-benar raib, tuntutan pertanggungjawaban dinilai harus jelas, termasuk sanksi tegas dan perbaikan sistem pencatatan serta pengamanan aset. Harapannya, temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan tahun berikutnya dengan jumlah buku hilang yang justru bertambah.
Perpustakaan daerah berperan sebagai layanan literasi bagi warga Bengkulu Utara. Hilangnya koleksi tanpa jejak berpotensi mengurangi akses baca masyarakat, terutama karena sebagian buku yang raib merupakan koleksi umum dan fiksi yang paling banyak dipinjam pembaca.