SELUMA — Surat bernomor 009/SKLE/HRD/MSS/XI/2026 itu merupakan tindak lanjut atas anjuran mediator Disnakertrans Seluma Nomor 500.15.15.2/126/Nakertrans.B/XI/2026 tertanggal 4 November 2026. Surat ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Seluma melalui Bidang Hubungan Industrial. Dalam surat tersebut, PT MSS secara resmi menyatakan menerima anjuran penyelesaian dari mediator.
Perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan mantan pekerjanya kini memasuki tahapan lanjutan menuju penyelesaian. Meski begitu, realisasi pembayaran kewajiban perusahaan masih dinantikan kedua pihak.
Mantan karyawan PT MSS, Yonsolni, menyambut baik perkembangan tersebut. Ia bersyukur karena perusahaan akhirnya bersedia menerima anjuran Disnakertrans setelah melalui proses mediasi.
"Alhamdulillah per hari ini, 18 November 2026, pihak PT Mutiara Sawit Seluma sudah menerima anjuran dari pihak Disnakertrans," ungkap Yonsolni.
Menurut Yonsolni, tindak lanjut penyelesaian perselisihan tersebut kemungkinan akan kembali dibahas pekan depan di Kantor Disnakertrans Kabupaten Seluma. Ia mengaku telah dihubungi langsung oleh pihak perusahaan.
Dalam komunikasi tersebut, pembahasan mengarah pada kesepakatan penyelesaian dengan nominal kewajiban yang mengacu pada anjuran Disnakertrans. Yonsolni menyebut angka yang disepakati telah sesuai dengan rekomendasi mediator.
"Jadi permasalahan ini berkemungkinan di minggu depan akan bertempat di Disnakertrans. Berarti pihak PT MSS bersedia melunasi semua kewajibannya," ujarnya.
"Berdasarkan tadi juga pihak sudah menghubungi saya. Dan mereka sudah mengatakan ini sudah antara saya pihak perusahaan sudah sepakat sesuai nominal yang disampaikan atau dianjurkan oleh pihak Disnakertrans," katanya menambahkan.
Pertemuan lanjutan di Kantor Disnakertrans Seluma diharapkan dapat memastikan pemenuhan hak-hak mantan karyawan sesuai anjuran mediator dan kesepakatan kedua belah pihak. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT MSS soal jadwal pembayaran.
Disnakertrans Kabupaten Seluma sebelumnya mengeluarkan anjuran setelah memeriksa kedua pihak dalam forum mediasi. Anjuran mediator bersifat mengikat bagi perusahaan yang menerimanya, dan menjadi dasar penghitungan kewajiban yang harus dipenuhi.