Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan 35.000 Koperasi Desa di seluruh Indonesia rampung pada akhir Juli 2026 mendatang. Hal ini ditegaskan saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Kota Bengkulu guna mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui sinergi lintas sektoral.
KOTA BENGKULU — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja strategis ke Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Jumat (1/5/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah pusat dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui program koperasi desa.
Dalam agenda tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas ini didampingi langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Kehadiran para pimpinan daerah beserta unsur Forkopimda menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan program ekonomi kerakyatan di wilayah Bumi Rafflesia.
Zulhas menekankan bahwa percepatan pembangunan koperasi ini tidak lepas dari kolaborasi aktif berbagai pihak, terutama dukungan teknis di lapangan. Pemerintah optimistis target besar yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dengan dukungan penuh dari jajaran di tingkat daerah.
Target 35 Ribu Koperasi Desa Rampung Juli 2026
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memberikan apresiasi khusus kepada jajaran TNI, terutama para Bintara Pembina Desa (Babinsa). Ia menilai keterlibatan TNI menjadi faktor kunci dalam mempercepat koordinasi dan pelaksanaan teknis pembangunan koperasi di pelosok nusantara.
“Tanpa dukungan TNI, mustahil kita bisa membangun puluhan ribu koperasi desa dalam waktu singkat. Saat ini sudah hampir 35 ribu Kopdes yang dibangun, dan kita targetkan seluruhnya dapat rampung pada akhir Juli mendatang,” ujar Zulhas di hadapan para pejabat yang hadir.
Hadirnya sejumlah tokoh militer seperti Danrem 041/Garuda Emas Brigjen TNI Jatmiko Aryanto dan Dandim 0407/Kota Bengkulu Kolonel Inf Condro Edi Wibowo mempertegas sinergi tersebut. Kerja sama ini diyakini mampu memangkas hambatan birokrasi dalam realisasi program di lapangan.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Bengkulu
Selain dukungan militer, Zulhas juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas administrasi dan penyediaan lahan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus mengawal program nasional ini agar relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.
Kunjungan ini juga menjadi ajang evaluasi langsung terhadap progres pembangunan koperasi di tingkat kelurahan. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target guna mengidentifikasi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung.
Turut hadir dalam peninjauan ini Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PI Tobing dan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah. Kehadiran pimpinan kota ini memperkuat koordinasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat pemerintahan paling bawah.
Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Akar Rumput
Zulhas menegaskan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Program Kopdes ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya nyata dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan,” jelas Zulhas.
Nantinya, koperasi diharapkan mampu berperan sebagai pusat distribusi, produksi, hingga pemasaran hasil bumi masyarakat desa. Dengan ekosistem yang inklusif, pemerintah yakin kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat ditekan secara signifikan melalui penguatan pilar ekonomi kerakyatan ini.
