SELUMA — Sebanyak 11 posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma bakal segera diisi melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Kondisi ini mendesak karena sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih dipimpin oleh pelaksana tugas, yang dinilai menghambat efektivitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
11 Jabatan yang Akan Dilelang: Dari BKPSDM hingga Sekwan
Kesebelas jabatan yang akan dibuka meliputi kepala dinas dan badan strategis. Di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, seleksi juga menyasar Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM).
Dua posisi lainnya adalah Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Seluma.
Pansel Tinggal Menunggu Satu Unsur dari Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, SE MSE MA, mengatakan proses administrasi masih berlangsung. Pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi atau persetujuan pelaksanaan seleksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Izin pelaksanaan seleksi dari Badan Kepegawaian Negara masih dalam proses peninjauan. Namun, surat tugas untuk tim panitia seleksi dari unsur eksternal sudah kami terima. Saat ini kami masih menunggu delegasi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu agar tim pansel dapat segera ditetapkan secara resmi," kata Deddy.
Keberadaan pansel menjadi syarat penting sebelum tahapan seleksi dapat diumumkan ke publik. Pemkab Seluma berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh persyaratan administrasi segera rampung.
Mengapa Pejabat Definitif Mendesak?
Menurut Deddy, kondisi 11 jabatan eselon II yang masih diisi Plt selama ini menghambat kesinambungan roda pemerintahan. Pejabat definitif memiliki kewenangan lebih kuat dalam menjalankan program dan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.
"Dengan terisinya jabatan-jabatan tersebut oleh pejabat definitif, diharapkan kinerja OPD dapat lebih optimal karena memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah daerah," ujarnya.
Pemkab Seluma memastikan proses seleksi berlangsung terbuka, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan sama untuk mengikuti seleksi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan integritas.
Melalui seleksi ini, pemerintah daerah berharap mendapatkan pejabat profesional yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Seluma.
