SELUMA — Kondisi keuangan daerah yang stagnan memaksa Pemkab Seluma mengerem belanja di tengah tahun. Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Deddy Ramdhani, menyatakan bahwa penyusunan dokumen perubahan perencanaan sebagai dasar pembahasan APBD Perubahan 2026 sudah dimulai pada minggu pertama Juli ini.
"Kalau mengacu pada aturan, minggu pertama Juli ini sudah masuk tahapan penyusunan RKPD Perubahan sebagai dasar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026," ujar Deddy Ramdhani, Selasa (7/7/2026).
Hanya Utak-Atik Anggaran Antar-Kegiatan
Deddy menjelaskan, Pemkab Seluma saat ini masih memprioritaskan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah itu, barulah pembahasan APBD Perubahan akan dimulai.
"Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kemungkinan hanya bersifat pergeseran anggaran, karena sampai saat ini belum ada penambahan pendapatan," tegas Deddy.
Artinya, Pemkab Seluma tidak akan menambah beban belanja baru. Anggaran yang ada hanya akan diutak-atik antar-kegiatan agar program prioritas yang sudah berjalan tetap optimal.
Mengapa Pendapatan Daerah Tak Kunjung Naik?
Menurut Deddy, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menambah pos belanja. Kantong pendapatan daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak awal tahun.
Sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah, perubahan APBD memang bisa dilakukan jika terjadi perubahan asumsi kebijakan, pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), keadaan darurat, atau kondisi luar biasa. Namun, tanpa tambahan pemasukan yang berarti, pemerintah daerah umumnya hanya melakukan penyesuaian pada program yang sudah direncanakan sejak awal tahun anggaran.
Program Prioritas Tetap Jalan, Belanja Diperketat
Meski anggaran terbatas, Pemkab Seluma memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Pemerintah daerah akan memperketat penggunaan anggaran yang ada agar program-program prioritas tetap berjalan efektif.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Seluma tengah menghadapi tekanan fiskal di tengah tahun. Tanpa adanya suntikan pendapatan baru—baik dari pajak daerah, retribusi, maupun transfer pusat—ruang gerak pemerintah untuk berinovasi melalui kebijakan anggaran menjadi sangat terbatas.
