BENGKULU — Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menyatakan pengawalan dilakukan untuk memastikan APBN benar-benar dirasakan masyarakat melalui operasional proyek strategis ini. “Sekolah ini dirancang menjadi pusat pendidikan terpadu yang sangat komprehensif,” ujarnya di Kota Bengkulu, Selasa.
Hingga saat ini, berbagai fasilitas utama telah berdiri, meliputi gedung sekolah, asrama siswa, tempat tinggal guru, masjid, dan dapur. Progres pembangunan yang mencapai 93,69 persen disebut telah melebihi rencana awal yang ditetapkan pemerintah.
Fasilitas Lengkap untuk Pendidikan Terpadu
Konsep sekolah rakyat di Kaur tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga hunian bagi siswa dan tenaga pendidik. Keberadaan asrama dan mess guru menjadikan sekolah ini sebagai kompleks pendidikan yang mandiri. Tempat ibadah atau masjid juga telah rampung dibangun untuk menunjang kegiatan keagamaan siswa.
Irfan menambahkan, proyek ini telah menyerap hingga 1.360 tenaga kerja harian dari masyarakat sekitar. “Melalui pengawalan bersama dan kolaboratif ini, kami berharap operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur dapat berjalan lancar,” terangnya.
Target Operasional: 270 Siswa Baru pada Juli 2026
Pemerintah menargetkan pembukaan sekolah dan operasional dilaksanakan pada 14 Juli 2026. Sebanyak 270 siswa baru akan diterima untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di Bengkulu.
Sebelumnya, Sentra Dharma Guna Bengkulu menerangkan terdapat lima wilayah di Provinsi Bengkulu yang siap melaksanakan program sekolah rakyat. Selain Kabupaten Kaur, empat daerah lain yang masuk daftar adalah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara.
Anggaran Rp504,8 Miliar untuk Pusat Pendidikan
Total anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kaur mencapai Rp504,8 miliar. Angka ini mencakup pembangunan seluruh infrastruktur fisik dan fasilitas penunjang. Irfan menegaskan, pengawalan dari Kemenkeu bertujuan agar setiap rupiah APBN tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran fasilitas pendidikan berskala besar ini merupakan bukti nyata kehadiran negara, melalui dana APBN, dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di wilayah Provinsi Bengkulu,” pungkas Irfan.
