BENGKULU — Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyatakan pihaknya telah menjelaskan tujuan hingga rencana penggunaan dana pinjaman kepada Banggar DPRD. Pemprov menyiapkan skema pinjaman ini sebagai salah satu opsi mengejar kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Perhitungan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menunjukkan kebutuhan anggaran penanganan jalan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Anggaran yang baru tersedia untuk 2025 dan 2026 sekitar Rp1 triliun, sehingga selisihnya cukup besar.
Mengapa Pemprov Bengkulu Memilih Skema Pinjaman Daerah
Penanganan jalan provinsi menjadi alasan utama Pemprov mempertimbangkan pinjaman tersebut. Herwan menegaskan pemaparan di Banggar mencakup peruntukan dana secara rinci.
"Jadi kita paparkan di Banggar rencana pinjaman daerah kita ke BJB. Tadi sudah disampaikan pemaparan kita. Tujuannya apa, gunanya apa, nanti peruntukannya apa, sudah kita jelaskan," ujar Herwan.
Selisih antara kebutuhan dan anggaran tersedia membuat Pemprov mencari sumber pendanaan lain. Pinjaman daerah dinilai menjadi salah satu jalan untuk mempercepat penanganan jalan provinsi yang masih membutuhkan anggaran besar.
Hitungan Dinas PUPR: Rp2,5 Triliun vs Rp1 Triliun
Herwan membeberkan rincian hitungan tersebut saat pembahasan bersama Banggar. Angka ini menjadi dasar mengapa Pemprov mengajukan pinjaman Rp750 miliar.
"Kalau kebutuhan hitungan Dinas PUPR Rp2,5 triliun, yang sekarang baru teranggarkan untuk 2025 dan tahun 2026 lebih kurang Rp1 triliun," jelasnya.
Dengan angka tersebut, masih ada kekurangan yang harus ditutup. Pinjaman ke Bank BJB disiapkan sebagai salah satu opsi untuk mengejar kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama mempercepat penanganan jalan provinsi.
Status Pengajuan Masih Menunggu Persetujuan DPRD
Rencana pinjaman daerah senilai Rp750 miliar kepada Bank BJB belum final. Pemprov Bengkulu masih membutuhkan pembahasan dan persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu sebelum pengajuan bisa dilanjutkan.
Pembahasan bersama Banggar DPRD menjadi tahap awal yang harus dilalui. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari legislatif terkait usulan tersebut.
Jika disetujui, dana pinjaman akan diarahkan untuk menutup selisih anggaran penanganan jalan provinsi. Pemprov menekankan skema ini ditempuh karena anggaran yang tersedia tidak cukup menutup seluruh kebutuhan.
