BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian memastikan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar diterjemahkan secara tekstual.
Penegasan ini mengemuka setelah keduanya menyaksikan siaran langsung pidato presiden dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin Ketua DPRD Sumardi. Turut hadir jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi semester I 2026 menunjukkan kinerja baik. Atas dasar itu, RAPBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Delapan program prioritas yang menjadi acuan tersebut meliputi:
Seluruh prioritas itu didukung penguatan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Bagi Bengkulu, sejumlah sektor dalam daftar tersebut memiliki relevansi langsung dengan kondisi daerah. Kedaulatan pangan misalnya, berhubungan erat dengan lumbung padi di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Sementara ketahanan bencana menjadi prioritas mengingat wilayah ini rawan gempa dan longsor.
Pemprov menilai keberhasilan program nasional sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan pusat mampu menyentuh persoalan mendasar di tingkat tapak. Karena itu, koordinasi lintas instansi akan diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan bahwa orientasi utama pembangunan adalah kepentingan masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah, optimisme untuk mempercepat pembangunan Bengkulu semakin terbuka.
Langkah konkret yang akan diambil dalam waktu dekat adalah memetakan program prioritas mana yang paling mendesak untuk dieksekusi di kabupaten dan kota. Pemprov memastikan kehadiran negara dapat dirasakan melalui program pembangunan yang konkret, terarah, dan berkelanjutan.