BENGKULU — Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh program yang dibiayai APBD harus sejalan dengan arah pembangunan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.
"Program pemerintah daerah harus sinergi dengan program pusat. RPJMD dan RPJMN sampai 2029 ini harus segera kita sinkronkan bersama, sehingga program pusat dan program APBD bisa berjalan searah," kata Arie di Bengkulu, Sabtu.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini mencakup dua hal sekaligus, yakni rancangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Proses ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki sasaran yang jelas.
"Kita maraton, langsung penandatanganan kesepakatan tentang rancangan anggaran APBD 2027. Kita berharap APBD yang kita sepakati, baik anggaran 2027 maupun anggaran perubahan 2026, mudah-mudahan betul-betul tepat sasaran dan menjadi skala prioritas pembangunan," ujarnya.
Penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN hingga 2029 dinilai krusial. Dengan begitu, program pembangunan yang dibiayai APBD tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung target nasional yang sedang berjalan.
Langkah ini diambil agar kebijakan anggaran daerah tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan, melainkan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu Utara.
Arie berharap hasil pembahasan anggaran yang telah disepakati bersama legislatif dapat direalisasikan sesuai kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan.
Dengan adanya sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menargetkan pembangunan daerah berjalan searah dengan program pemerintah pusat sekaligus tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat.