BENGKULU — Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2029. Langkah ini diambil agar tidak ada program daerah yang berjalan sendiri dan bertabrakan dengan arah kebijakan pusat.
"Program pemerintah daerah harus sinergi dengan program pusat. RPJMD dan RPJMN sampai 2029 ini harus segera kita sinkronkan bersama, sehingga program pusat dan program APBD bisa berjalan searah," kata Arie di Bengkulu, Sabtu.
Penegasan tersebut disampaikan Arie setelah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati perubahan KUA dan PPAS untuk Tahun Anggaran 2026.
Menurut Arie, penyelarasan dokumen perencanaan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran memiliki sasaran yang jelas. Targetnya, alokasi dana tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.
Bupati menekankan bahwa proses pembahasan anggaran yang telah rampung tidak boleh berhenti sekadar di atas kertas. Hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif harus diterjemahkan menjadi program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kita maraton, langsung penandatanganan kesepakatan tentang rancangan anggaran APBD 2027. Kita berharap APBD yang kita sepakati, baik anggaran 2027 maupun anggaran perubahan 2026, mudah-mudahan betul-betul tepat sasaran dan menjadi skala prioritas pembangunan," ujarnya.
Proses sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RPJMN merupakan kunci agar program pembangunan daerah bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan keselarasan ini, potensi tumpang tindih program dapat diminimalkan dan alokasi anggaran daerah menjadi lebih efisien.
Langkah yang diambil Pemkab Bengkulu Utara ini juga memastikan bahwa prioritas pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi daerah, dapat diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat kabupaten.