BENGKULU — Beijing tengah mendorong perusahaan teknologi besar untuk membangun pusat data di seluruh negeri, dengan keyakinan bahwa daya komputasi, terutama di era AI, berkorelasi langsung dengan kekuatan nasional. Hasilnya, puluhan fasilitas infrastruktur AI kini berdiri di Provinsi Guizhou, yang terletak lebih dari 800 kilometer di barat laut Shenzhen.
Laporan dari Tech Xplore menyebutkan pembangunan fasilitas ini berjalan mulus tanpa hambatan berarti, kontras dengan penolakan keras yang kerap dihadapi proyek serupa di Amerika Serikat. Warga sekitar justru menyambut baik kehadiran pusat data tersebut.
"Dulu gunung ini tandus, tapi sejak kawasan ini berkembang, transportasi jadi lebih mudah, perdagangan meningkat, dan peluang bisnis bermunculan," ujar seorang pemilik toko kepada Tech Xplore. Warga lain bernama Li Xixiu memuji pembangunan jalan utama yang mendorong perekonomian area tersebut.
"Semua warga di lingkungan kami sekarang mendapat pekerjaan di dekat rumah, tidak seperti dulu yang harus merantau ke tempat lain," kata Li. Namun, perlu dicatat bahwa Beijing menerapkan kontrol ketat terhadap keberatan dan protes publik, sehingga warga biasa tidak bisa begitu saja menolak kebijakan pemerintah pusat.
Salah satu faktor utama di balik penolakan pusat data di AS adalah lonjakan tarif listrik yang dibebankan ke konsumen. Wilayah PJM Interconnection, jaringan listrik terbesar di AS, mencatat kenaikan biaya listrik hingga 76 persen akibat beban pusat data. Diperkirakan 20 persen pembangkit listrik AS, setara 194 GW, akan dialokasikan untuk pusat data pada 2035.
China memiliki keunggulan besar dalam hal pembangkit listrik. Beberapa provinsi di China barat menawarkan diskon besar untuk tagihan listrik bagi perusahaan AI yang menggunakan chip buatan lokal. Karena negara mensubsidi biaya listrik untuk pengguna rumah tangga dan pertanian, warga tidak perlu khawatir tagihan listrik mereka naik akibat pusat data di dekat mereka.
Provinsi-provinsi di wilayah barat juga memiliki lahan luas yang dialokasikan untuk produksi energi terbarukan, dan kelebihan produksi energi justru menjadi masalah bagi sebagian operator. Pembangunan gedung boros energi ini membantu memecahkan masalah tersebut dengan memanfaatkan daya surplus yang sebelumnya terbuang.
Meski pembangunan berjalan masif, dampaknya terhadap kesejahteraan individu masih dipertanyakan. Research Institute for Democracy, Society, and Emerging Technology (DSET) di Taiwan mencatat Guizhou mengalami pertumbuhan GDP rata-rata 7,4 persen dalam 10 tahun terakhir, namun upah tidak meningkat signifikan dan tertinggal dari wilayah lain di China.
"Kontras ini menunjukkan bahwa meskipun pusat data mendorong investasi besar di bidang lahan dan peralatan, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan per kapita lokal masih terbatas," tulis peneliti DSET, Cartus Bo-Xiang You dan Angela Glowacki, dalam email kepada AFP.
Bagi Indonesia, strategi China ini menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana pemerintah bisa menarik investasi infrastruktur digital ke wilayah di luar pulau utama, sembari memastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat setempat.