KAUR — Angka itu terhimpun dari laman resmi dinas. Selain perencanaan dan pengawasan, Dinas PUPR Kaur juga menyalurkan dana hibah ke aparat penegak hukum dari pagu anggaran tahun anggaran 2026.
Rinciannya, 45 paket pengawasan mencakup pekerjaan di tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten. Sementara 72 paket perencanaan pembangunan tersebar di sejumlah sektor yang menjadi kewenangan dinas.
Jumlah paket itu terbilang besar untuk ukuran dinas teknis di kabupaten. Namun Lindartawan menilai beban kerja dan anggaran dinasnya justru mengecil pada 2026.
Lindartawan menyatakan jumlah pekerjaan di dinas yang ia pimpin lebih sedikit dibanding masa jabatan sebelumnya. Perbandingan itu ia sampaikan saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu.
"Anggaran kami sedikit, ditambah lagi efisiensi. Memang tahun-tahun sebelumnya banyak paket, berbeda sekarang tahun 2026," kata Lindartawan kepada wartawan.
Pernyataan itu merujuk pada kebijakan efisiensi belanja yang memangkas pagu sejumlah perangkat daerah. Dampaknya, paket pekerjaan yang bisa dijalankan dinas ikut berkurang.
Selain belanja perencanaan dan pengawasan, Dinas PUPR Kaur mengalokasikan hibah bagi aparat penegak hukum. Besaran dan peruntukan hibah tidak dirinci dalam keterangan yang dihimpun dari laman resmi dinas.
Pos hibah semacam ini lazim muncul dalam struktur belanja pemerintah daerah. Fungsinya mendukung tugas instansi mitra, meski nilainya biasanya jauh di bawah belanja modal proyek fisik.
Bagi warga Kaur, yang paling ditunggu bukan jumlah paket, melainkan hasilnya. Perencanaan dan pengawasan adalah tahap yang menentukan apakah jalan, drainase, atau bangunan publik dibangun sesuai kebutuhan kampung.
Sejumlah paket pengawasan menyentuh level desa. Artinya, kualitas pekerjaan di kampung-kampung ikut bergantung pada ketat atau longgarnya pengawasan yang dianggarkan tahun ini.
Lindartawan belum memerinci jadwal lelang dan target penyelesaian seluruh paket. Dinas PUPR Kaur juga belum menyampaikan nilai total pagu yang dialokasikan untuk 117 paket tersebut.