BENGKULU — Pemerintah Kota Bengkulu menurunkan jajaran ke sejumlah titik genangan untuk memastikan warga terdampak mendapat perhatian langsung. Kunjungan tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah mendengar kebutuhan masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat banjir.
Dedy menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami warga. Ia menegaskan pemerintah daerah akan berupaya hadir memberikan dukungan di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Pak Gubernur dan saya selaku Wali Kota ikut merasakan prihatin mendalam atas musibah ini. Insyaallah pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat,” kata Dedy saat berada di lokasi banjir.
Warga Diminta Jaga Kesehatan Selama Genangan Berlangsung
Selain meninjau kondisi lingkungan, Wali Kota meminta warga tetap kuat menghadapi keadaan dan menjaga kesehatan. Kondisi lingkungan setelah banjir berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kebersihan tidak dijaga dengan baik.
Warga yang masih berada di kawasan terdampak diminta tidak kehilangan harapan meski aktivitas sehari-hari terganggu. Pemerintah kota menempatkan kesehatan sebagai perhatian utama selama masa penanganan darurat.
Pengerukan Sungai dan Jetty Muara Masuk Pembahasan Jangka Panjang
Dedy menilai persoalan banjir di Kota Bengkulu membutuhkan penyelesaian menyeluruh, bukan hanya penanganan darurat. Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah pengerukan alur sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Pembangunan jetty di kawasan muara Sungai Bengkulu juga dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian penataan sistem aliran dan pengendalian sedimentasi. Menurut Dedy, pembenahan tidak cukup dilakukan di wilayah permukiman, tetapi harus mencakup kawasan sungai hingga muaranya.
“Jangka panjang kita harus cari solusi memang. Tadi sempat kita bahas dulu, melakukan pengerukan sungai sama di muara Sungai Bengkulu itu dibuat jetty,” ungkapnya.
Anggaran Rp 1,3 Triliun Pernah Dihitung Sejak Banjir Besar 2019
Pembahasan penanganan banjir secara menyeluruh bukan hal baru bagi Pemkot Bengkulu. Pada 2019, saat kota dilanda banjir besar, tim dari pemerintah pusat sempat datang membahas kebutuhan penanganan persoalan tersebut.
Dalam pembahasan kala itu, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan penanganan komprehensif diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Nilai sebesar itu menunjukkan penyelesaian banjir memerlukan perencanaan matang dan dukungan lintas pemerintahan, termasuk keterlibatan pemerintah pusat.
“Waktu itu ditanya tahun 2019, waktu banjir besar dulu, datang tim dari Jakarta, berapa butuhnya? Rp 1,3 triliun. Jadi kita berdoa mudah-mudahan suatu hari nanti itu akan terwujud,” tuturnya.
Dua Pendekatan yang Dijalankan Pemkot Bengkulu
Kunjungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memperlihatkan penanganan banjir dijalankan lewat dua pendekatan. Pertama, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi ketika bencana terjadi. Kedua, membangun sistem pengendalian banjir yang lebih baik untuk mengurangi ancaman pada masa mendatang.
Pemkot Bengkulu berharap sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mempercepat terwujudnya solusi tersebut. Harapannya, warga tidak terus dibayangi kekhawatiran setiap kali hujan deras dan debit air sungai meningkat.