ARGA MAKMUR — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meresmikan Pasar Rakyat Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara pada Jumat (1/5/2026). Peresmian yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu ini menandai rampungnya proyek strategis nasional untuk memulihkan pusat ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.
Revitalisasi pasar rakyat ini menelan anggaran fantastis mencapai Rp108,98 miliar. Dana tersebut dikucurkan melalui Kementerian PUPR setelah melalui proses pengusulan panjang oleh pemerintah daerah menyusul musibah kebakaran besar yang menghanguskan pasar pada 2021 lalu.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa keberadaan Pasar Rakyat Purwodadi memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Ia menginginkan pasar ini tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga efektif dalam rantai distribusi barang pokok.
"Dengan diresmikannya Pasar Rakyat Purwodadi Arga Makmur, saya berharap pasar ini menjadi pusat perdagangan yang modern, tertata, dan mampu memperkuat distribusi pangan, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Arga Makmur dan sekitarnya," ujar Zulkifli Hasan.
Hadir dalam seremoni tersebut Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Mian, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran para petinggi ini menegaskan pentingnya pasar tersebut bagi konstelasi ekonomi di Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara, Siti Qoriah Rosdiyana, mengungkapkan bahwa pembangunan kembali pasar ini merupakan buah dari perjuangan birokrasi yang intens. Usulan pembangunan bahkan sudah dimulai sejak Zulkifli Hasan masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
Menurut Siti, fasilitas baru ini dirancang lebih representatif dan nyaman dibandingkan bangunan lama. Hal ini bertujuan agar pedagang tradisional memiliki daya saing lebih kuat di tengah gempuran ritel modern.
“Alhamdulillah, perjuangan panjang ini akhirnya terwujud. Pasar Rakyat Purwodadi menjadi tonggak penting penguatan ekonomi kerakyatan dan kebangkitan pedagang tradisional di Bengkulu Utara,” ungkap Siti.
Meski sudah diresmikan, pengelolaan pasar masih memiliki catatan administratif. Saat ini, aset pasar masih berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih menunggu proses Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir untuk memiliki kewenangan penuh.
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam selama masa transisi ini. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan inventarisasi mendalam terhadap fasilitas pasar.
“Saya meminta Dinas Perdagangan untuk segera mendata dan menginventarisir seluruh kebutuhan yang masih harus dibenahi, sehingga ke depan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk terus disempurnakan,” tegas Arie.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan fasilitas pendukung agar aktivitas perdagangan di Arga Makmur dapat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kesejahteraan para pedagang yang terdampak kebakaran beberapa tahun lalu.