BENGKULU — Dokumen KEM PPKF 2027 yang disusun pemerintah menempatkan APBN sebagai alat perjuangan mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Pergeseran paradigma ini, menurut kalangan ekonom, sejalan dengan tren global di mana negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi mulai mengambil peran lebih aktif dalam mengarahkan perekonomian domestik mereka. Indonesia, melalui langkah ini, ingin keluar dari ketergantungan pada konsumsi rumah tangga dan ekspor bahan mentah yang selama puluhan tahun menjadi motor utama pertumbuhan.
Di balik target ambisius tersebut, pemerintah mengakui masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang berat. Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di angka 18-19 persen, jauh di bawah capaian China atau Korea Selatan pada masa keemasan industrialisasi mereka. Rasio penerimaan pajak Indonesia yang hanya 10-11 persen terhadap PDB juga dinilai belum sebanding dengan kapasitas ekonominya.
Selain itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di kisaran 6 menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum menghasilkan output secara efisien. Angka ini menjadi indikator bahwa setiap tambahan investasi belum mampu mendorong pertumbuhan produktivitas secara optimal. Ketergantungan pada komoditas mentah tanpa nilai tambah juga disebut sebagai risiko utama yang menghambat Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Pemerintah menyadari bahwa APBN memiliki keterbatasan dana sehingga tidak bisa menanggung beban pembangunan sendirian. Oleh karena itu, desain fiskal 2027 diarahkan untuk menciptakan efek pengungkit yang mampu menarik minat investor swasta. Perubahan paradigma mulai terlihat, dari yang sebelumnya fokus pada belanja pemerintah menuju percepatan investasi yang dipimpin negara.
Sinergi antara APBN dan badan pengelola investasi seperti Danantara menjadi bukti bahwa fiskal kini dipandang sebagai penggerak kapasitas ekonomi baru. Pemerintah memposisikan APBN sebagai pemantik untuk menciptakan skala ekonomi baru di berbagai wilayah strategis, terutama di sektor hilirisasi, ketahanan pangan, dan kemandirian energi.
Meski ambisius, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit anggaran di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB. Angka ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan pembiayaan untuk program hilirisasi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, dan transformasi digital sangat besar. Para pengamat menilai bahwa menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan disiplin anggaran akan menjadi ujian utama bagi pemerintah dalam merealisasikan target pertumbuhan di atas 6 persen.