BENGKULU — Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Kantor Gubernur, Selasa (30/6), menghasilkan kepastian pembangunan jaringan di 25 titik. Lima lokasi sisanya masih terhambat akses jalan, tanaman milik warga, dan perizinan di kawasan hutan konservasi.
Herwan Antoni menegaskan bahwa listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar yang membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan listrik pedesaan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang merata dan berkeadilan," kata Herwan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, membeberkan kendala tersebar di Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Akses jalan menuju lokasi masih terbatas, dan sebagian trase jaringan harus melewati kawasan konservasi yang memerlukan izin khusus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
"Sejumlah wilayah bahkan masih belum menikmati layanan listrik secara optimal sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber energi alternatif," ujar Rico.
Manager PLN UP2K Bengkulu, Yanuar, merinci pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I mencakup 25 lokasi dengan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 21,5 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 31,4 kilometer, serta 11 gardu distribusi berkapasitas total 550 kVA.
Tahap II menyasar lima lokasi dengan tambahan JTM 5,52 kilometer, JTR 10,63 kilometer, dan tiga gardu distribusi berkapasitas 150 kVA. Total keseluruhan proyek mencapai JTM 27,03 kilometer, JTR 42,07 kilometer, dan 14 unit gardu distribusi dengan kapasitas 700 kVA.
Yanuar mengungkapkan bahwa rasio desa berlistrik di Bengkulu sudah mencapai 100 persen. Namun, rasio elektrifikasi—yang mengukur jumlah rumah tangga teraliri listrik—masih 99,52 persen. Artinya, masih ada sebagian rumah tangga yang belum tersambung jaringan PLN, terutama di pedalaman.
Pemerintah berharap program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Rapat koordinasi juga menjadi langkah untuk memastikan setiap hambatan bisa diselesaikan sebelum kontraktor turun ke lapangan.