KOTA BENGKULU — Pemerintah pusat memastikan pendanaan penuh untuk pemetaan ekonomi Bengkulu melalui Sensus Ekonomi 2026. Total anggaran Rp7,07 miliar disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah tersebut, yakni KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.
Kegiatan ini dirancang untuk menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Sensus ekonomi tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan penarikan atau pendataan pajak," ujar Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Kamis.
Pelaksanaan SE2026 di Bengkulu dinilai memiliki nilai strategis besar. Sebab, data yang terkumpul akan memberikan gambaran utuh mengenai struktur, karakteristik, dan potensi sektor usaha di seluruh wilayah—dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar.
Nantinya, data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta menarik investasi yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.
Irfan menyebut dukungan pembiayaan terhadap SE2026 merupakan investasi pemerintah dalam memperkuat sistem statistik nasional. Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi anggaran, tetapi juga instrumen penting dalam menghasilkan data berkualitas untuk penyusunan kebijakan.
"Bagi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, data ekonomi yang semakin komprehensif akan menjadi salah satu referensi dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah, melakukan analisis ekonomi regional, serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.
Data dari sensus ini juga akan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah. Pemerintah daerah bisa menyusun program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif berdasarkan data riil di lapangan.
Dengan sinergi antara pengelolaan fiskal negara dan penyediaan data statistik berkualitas, pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu ke depan diharapkan semakin berbasis bukti (evidence-based policy), mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.