BENGKULU SELATAN — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 8,33% pada 2025. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 7,89%.
Meskipun turun 1,09% dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,42%, dalam lima tahun terakhir trennya justru naik tipis 0,24%. Artinya, hampir satu dari dua belas penduduk di kabupaten ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan energi minimum untuk hidup normal dan sehat.
Definisi dan Dampak PoU bagi Warga
Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU menggambarkan kondisi seseorang yang secara regular mengonsumsi makanan dalam jumlah tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan. Indikator ini menjadi alat ukur utama untuk melihat kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah.
PoU 8,33% berarti kurang dari 8,33% total penduduk Bengkulu Selatan mengonsumsi makanan, namun asupan energinya masih di bawah standar kecukupan. Kondisi ini erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, ketersediaan pangan lokal, serta akses terhadap pangan bergizi.
Perbandingan dengan Kabupaten/Kota Lain
Dari sembilan kabupaten/kota di Bengkulu, Kota Bengkulu menjadi satu-satunya wilayah dengan PoU terendah, yakni 6,06%. Disusul Kabupaten Mukomuko sebesar 6,75%, lalu Bengkulu Selatan di posisi ketiga.
Berikut daftar lengkap PoU di Provinsi Bengkulu pada 2025:
- Kota Bengkulu: 6,06% - Kabupaten Mukomuko: 6,75% - Kabupaten Bengkulu Selatan: 8,33% - Kabupaten Bengkulu Tengah: 9,17% - Kabupaten Kepahiang: 9,53% - Kabupaten Kaur: 9,62% - Kabupaten Seluma: 10,37% - Kabupaten Bengkulu Utara: 10,39% - Kabupaten Lebong: 10,79% - Kabupaten Rejang Lebong: 11,61%
Mengapa Angka Ini Penting?
Kenaikan PoU meski tipis dalam setengah dekade terakhir menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menggencarkan program intervensi. Beberapa faktor yang biasa memengaruhi antara lain fluktuasi harga pangan, musim paceklik, serta keterbatasan akses distribusi di wilayah pedesaan.
Dengan posisi Bengkulu Selatan yang masih di atas rata-rata nasional, penguatan program bantuan pangan dan diversifikasi sumber karbohidrat lokal bisa menjadi langkah prioritas. Data BPS ini diharapkan menjadi dasar bagi Pemkab Bengkulu Selatan untuk menyusun kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.
