BENGKULU — Sejumlah menteri dan kepala badan dipanggil ke Istana untuk membahas skema teknis program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terlihat hadir. Turut serta dalam ratas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan POM Taruna Ikrar, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Skema Penyaluran Subsidi dan Bunga Pembiayaan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, salah satu agenda utama ratas adalah membahas mekanisme penyaluran barang subsidi. Hal ini merujuk pada pidato Prabowo di Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Minggu (12/7) lalu, di mana presiden menegaskan bahwa semua barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih. "Tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry di lokasi.
Selain mekanisme distribusi, ratas juga membahas skema pembiayaan dengan tingkat bunga khusus yang sebelumnya disinggung Prabowo. Ferry mengaku belum mengetahui detail spesifik yang akan diputuskan presiden dalam rapat, namun menduga arahan tersebut akan memperkuat ekosistem koperasi desa sebagai ujung tombak penyaluran bantuan pemerintah. "Mungkin Beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan pada saat Hari Koperasi Nasional," imbuhnya.
Prabowo: Subsidi Harus Tepat Sasaran, Hentikan Penyimpangan
Dalam pidatonya di Harkopnas, Prabowo menyoroti masih banyaknya barang bersubsidi yang tidak sampai ke masyarakat berhak akibat penyimpangan distribusi. Ia menekankan bahwa koperasi desa menjadi solusi untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh mereka yang membutuhkan dan tidak boleh diperdagangkan kembali. "Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," tegas Prabowo.
Instruksi presiden ini menjadi fondasi bagi ratas yang digelar pada Rabu sore. Kehadiran Kepala BPKP dan Dirut Bulog mengindikasikan pembahasan juga menyentuh aspek pengawasan dan logistik pendistribusian barang bersubsidi seperti pupuk, benih, atau bahan pangan lainnya. Kopdes Merah Putih merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus memperbaiki tata kelola subsidi yang selama ini dinilai rawan bocor.
Belum ada keputusan final yang diumumkan usai ratas. Namun, dengan dipanggilnya jajaran menteri terkait dan kepala lembaga pengawas, pemerintah tampak serius mempercepat implementasi program ini dalam waktu dekat. Mekanisme operasional yang lebih rinci diperkirakan akan diatur dalam peraturan presiden atau instruksi menteri sebagai turunan dari arahan Prabowo.
