BENGKULU SELATAN — Aspal curah yang membelah permukiman Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, kini tinggal kenangan. Sejak dibangun bertahun-tahun lalu, tak pernah ada perbaikan berarti. Akibatnya, jalan yang menjadi penghubung utama warga menuju kantor desa dan pemukiman sekitarnya hanya menyisakan tanah dan bebatuan di beberapa titik.
Kondisi paling parah dirasakan warga saat musim hujan. Tanjakan di sejumlah ruas jalan berubah menjadi licin dan berlumpur. Kendaraan roda dua maupun roda empat tak bisa melintas sama sekali.
“Kami selaku warga sangat berharap pemerintah membangun jalan kami ini. Setidaknya jalan tersebut tidak lagi berupa tanah. Proposal sudah beberapa kali diajukan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya,” ujar seorang warga, Kamis (9/7/2026).
Kepala Desa Talang Tinggi, Hajidil Parman, mengakui keterbatasan anggaran desa menjadi kendala utama. Jalan permukiman tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga kewenangan perbaikan sepenuhnya ada di tangan pemkab melalui Dinas PUPR.
“Ketika hujan turun, jalan tersebut sangat sulit dilalui karena tanjakan menjadi licin. Kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas sehingga masyarakat terpaksa berjalan kaki, termasuk menuju kantor desa,” ungkap Hajidil Parman.
Ia menambahkan, proposal pengajuan perbaikan telah dilayangkan berkali-kali ke pemkab. Namun hingga kini belum ada realisasi.
Pemerintah desa berharap Dinas PUPR segera merealisasikan peningkatan jalan, baik menggunakan aspal hotmix maupun lapisan penetrasi (lapen). Menurut Hajidil, kualitas jalan yang memadai akan menggerakkan kembali roda ekonomi warga yang selama ini terhambat akses transportasi.
“Saya selaku Pemerintah Desa sangat berharap Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dapat segera memperbaiki jalan permukiman di Desa Talang Tinggi demi kelancaran aktivitas masyarakat,” pungkasnya.
Kasus jalan permukiman rusak di Talang Tinggi bukan pertama kali terjadi di Bengkulu Selatan. Sejumlah desa lain di kecamatan Ulu Manna juga kerap mengeluhkan nasib serupa. Keterbatasan anggaran daerah dan prioritas pembangunan yang kerap bergeser menjadi penyebab lambatnya penanganan infrastruktur skala kecil di tingkat permukiman.
Warga berharap usulan yang kembali diajukan tahun ini mendapat respons cepat. Terutama menjelang puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada akhir 2026.