BENGKULU — Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan (BI rate) ke level 5,75% pada 2026 kembali memicu perdebatan. Skeptisisme pelaku pasar dan masyarakat umumnya berpusat pada satu kekhawatiran klasik: suku bunga tinggi akan mengerek biaya pinjaman, mengerem ekspansi bisnis, dan pada akhirnya menghambat penciptaan lapangan kerja.
Narasi pesimistis tersebut, menurut kajian ekonomi modern, tidak sepenuhnya akurat. Alih-alih menjadi musuh pertumbuhan, pengetatan moneter justru berperan sebagai instrumen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi—fondasi utama bagi penciptaan lapangan kerja jangka panjang (Mishkin, 2015). Kenaikan BI rate adalah langkah preventif untuk melindungi perekonomian dari guncangan destruktif yang bisa memicu krisis ketenagakerjaan yang jauh lebih besar.
Lanskap ekonomi global di paruh kedua dekade 2020, tepatnya pada 2026 ini, masih diwarnai ketidakpastian arus modal dan fragmentasi rantai pasok. Dalam situasi polycrisis, bank sentral global mengambil langkah pragmatis melindungi ekonomi domestik. Jika Bank Indonesia tidak merespons dengan penyesuaian BI rate yang proporsional, Indonesia berisiko mengalami imported inflation—inflasi yang ditularkan dari pelemahan kurs akibat derasnya pelarian modal asing ke negara maju (Basri, 2017).
Kekhawatiran masyarakat berakar pada pemahaman Kurva Phillips jangka pendek, yang mendalilkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Menekan inflasi melalui kenaikan suku bunga memang berisiko memperlambat roda ekonomi dan sedikit meningkatkan angka pengangguran sesaat.
Namun, konsensus ekonom modern sepakat bahwa trade-off itu tidak berlaku permanen dalam jangka panjang (Friedman, 1968). Upaya proaktif menekan inflasi hari ini justru mencegah terjadinya hiperinflasi. Jika inflasi dibiarkan meroket di luar kendali, ketidakstabilan yang ditimbulkannya akan memaksa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dengan kata lain, sedikit perlambatan saat ini dapat mencegah lonjakan pengangguran yang lebih serius di masa depan.
Pengetatan kebijakan moneter memiliki efek psikologis yang krusial dalam mematahkan ekspektasi inflasi (inflation expectations). Ketika masyarakat dan pelaku usaha meyakini harga-harga akan terus naik, pekerja akan menuntut kenaikan upah agresif. Hal ini pada gilirannya memaksa perusahaan menaikkan harga jual produk.
Siklus upah-harga semacam itu adalah mimpi buruk bagi penciptaan lapangan kerja. Pada titik tertentu, perusahaan akan memilih menghentikan rekrutmen atau mengganti tenaga kerja manusia dengan otomatisasi demi menekan biaya produksi (Blanchard, 2021). Kehadiran BI rate yang tegas memberikan sinyal kepada pasar bahwa bank sentral serius mengawal stabilitas, sehingga ekspektasi inflasi tetap terjangkar.
Investasi mengandung risiko. Keputusan investasi sebaiknya dilakukan setelah mempertimbangkan profil risiko masing-masing.