BENGKULU — Bupati Jayawijaya Atenius Murib secara resmi meminta dukungan TNI dan Polri untuk menindak warga yang masih membawa senjata tajam maupun alat perang di wilayah Kota Wamena. Permintaan itu disampaikan di Wamena, Sabtu (18/7/2026), menyusul kekhawatiran bahwa kebiasaan tersebut dapat memicu konflik horizontal yang mengancam situasi kamtibmas yang sudah berjalan kondusif.
Atenius menjelaskan, langkah penertiban ini bertujuan utama mencegah terjadinya perang antarsuku yang kerap meletus di Wamena dan wilayah sekitarnya. Menurut dia, membawa senjata tajam dan alat perang saat beraktivitas sehari-hari membawa dampak negatif langsung terhadap stabilitas keamanan yang sudah susah payah dibangun.
"Kami minta dukungan kepada TNI dan Polri untuk membantu menertibkan masyarakat untuk tidak lagi membawa alat sajam dan perang di dalam Kota Wamena, karena membawa dampak negatif terhadap situasi yang telah kondusif di sini," ujar Atenius dalam pernyataan yang dikutip dari Antara.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif. Atenius berharap TNI dan Polri gencar mengimbau masyarakat di 328 kampung dan empat kelurahan di seluruh kabupaten untuk bersama-sama menjaga keamanan.
Ia menekankan, keamanan yang terjaga akan menjamin kelancaran aktivitas warga—mulai dari pergi ke kantor, sekolah, puskesmas, rumah sakit, hingga pasar. "Keamanan baik maka seluruh aktivitas masyarakat... dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Atenius menyebut Wamena sebagai honai besar bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan. Frasa honai, yang berarti rumah tradisional, digunakan sebagai metafora bahwa daerah itu harus dijaga sebagai rumah yang aman dan damai bagi semua.
"Wamena Jayawijaya adalah honai besar maka di dalam honai tidak boleh ada kekerasan, mari sesama anak-anak asli saling menjaga dan melindungi untuk menyongsong hari esok yang lebih baik," tegas Atenius.
Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, TNI, dan Polri, melainkan seluruh elemen masyarakat. "Dari hal-hal kecil harus dijaga supaya tidak membesar menjadi sesuatu yang nantinya berdampak kepada semua orang," pungkasnya.