BENGKULU — Pemerintah Brunei Darussalam membiayai belanja negaranya tanpa menarik PPh pribadi dan PPN dari masyarakat. Sektor minyak dan gas bumi menjadi penopang utama penerimaan negara di kawasan utara Pulau Kalimantan itu. Skala penduduk yang kecil membuat hasil kekayaan alam lebih mudah dibagikan dalam bentuk subsidi.
IMF mencatat jumlah penduduk Brunei hanya sekitar 465 ribu jiwa. Angka itu jauh di bawah Indonesia yang sudah menembus 280 juta jiwa. Dengan populasi sekecil itu, beban layanan publik per warga menjadi lebih ringan dibanding negara berpenduduk besar.
Layanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling terasa dampak subsidi. Warga negara mendapat layanan medis dengan biaya jauh di bawah biaya riil karena ditanggung negara. Sejak Juli 2025, ada penyesuaian biaya untuk penduduk tetap asing dan pasangan WNA dari warga Brunei.
Di sektor pendidikan, sekolah negeri dibiayai negara dan tersedia berbagai program bantuan. Namun bantuan itu tidak mencakup seluruh kebutuhan, seperti sekolah swasta dan perlengkapan belajar.
Harga BBM reguler bersubsidi juga dijaga tetap murah. Dalam beberapa perhitungan kurs, harganya setara di kisaran Rp 6.000 per liter. Angka ini bervariasi tergantung jenis BBM dan bukan harga resmi yang mengikat.
Anggapan bahwa Brunei sama sekali tidak mengenakan pajak tidak akurat. Pemerintah tetap memungut Pajak Penghasilan Badan dengan tarif umum 18,5 persen. Berbagai pungutan lain juga berlaku, mulai dari bea masuk, cukai, bea meterai, hingga pungutan terkait tanah dan bangunan.
Pekerja di Brunei wajib menyetor kontribusi Tabungan Pensiun sebesar 8,5 persen dari gaji pokok. Setoran itu merupakan program jaminan hari tua, bukan pajak penghasilan.
Ketergantungan tinggi pada minyak dan gas membuat keuangan Brunei rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Laporan IMF yang sama mencatat pertumbuhan ekonomi Brunei pada 2025 hanya sekitar 1 persen. Pada tahun fiskal 2025/2026, defisit anggaran diperkirakan mencapai 18,9 persen dari PDB.
Kondisi itu menunjukkan belanja negara jauh lebih besar dari penerimaan. IMF mendorong Brunei memperkuat penerimaan non-migas dan memperbaiki efisiensi belanja. Pengembangan industri pengolahan dan sektor swasta juga menjadi rekomendasi, mengingat minyak dan gas adalah sumber daya terbatas.
Konteks Indonesia jauh berbeda. Kekayaan alamnya lebih beragam, dari minyak, gas, batu bara, nikel, tembaga, emas, hingga sawit. Namun beban pembiayaannya juga lebih besar untuk melayani ratusan juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau.
Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi konsumsi domestik. Kondisi itu membuat harga BBM tidak bisa dijaga semurah Brunei tanpa membebani anggaran negara secara besar.
Di sisi penerimaan, pajak menjadi tulang punggung. Data Kementerian Keuangan per 9 Oktober 2026 menyebutkan penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun. Realisasi subsidi dan kompensasi hingga akhir Agustus 2026 tercatat sekitar Rp 331,4 triliun.
Persoalannya bukan pada meniru Brunei dengan menghapus PPh dan PPN, yang secara fiskal tidak realistis untuk Indonesia. Pertanyaan kuncinya adalah efektivitas belanja negara.
Bagi publik, besarnya penerimaan negara harus terasa dalam bentuk layanan. Sekolah yang layak, rumah sakit yang tidak antre berjam-jam, jalan yang terawat, dan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi tolok ukurnya.
Ketika keluarga masih harus keluar biaya besar untuk transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah, pertanyaan soal kualitas belanja negara wajar muncul. Hal serupa berlaku ketika akses Jaminan Kesehatan Nasional masih terkendala pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Subsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi sorotan. Jika kelompok mampu justru lebih banyak menikmati subsidi energi, tujuan meringankan beban kelompok rentan tidak tercapai maksimal.
Pengalaman Brunei memberi pelajaran dua sisi. Kekayaan alam bisa dipakai untuk meringankan beban pajak warga, tetapi model itu hanya bertahan selama penerimaan terjaga dan belanja dikelola disiplin. Bagi Indonesia, tantangannya serupa: memastikan setiap rupiah pajak yang dipungut kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan.