BENGKULU — Rapat koordinasi yang digelar Rabu 14 Oktober 2026 menjadi ajang konsolidasi bagi Pemprov Bengkulu untuk mempercepat pengembangan KDKMP. Ada dua hal yang ditekankan Wagub Mi'an: memastikan progres pembangunan fisik koperasi di lapangan, dan membuka jalur komunikasi antarpihak yang berkepentingan.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Pemprov, pembangunan fisik KDKMP di sejumlah titik diyakini berjalan sesuai rencana. Namun Mi'an menilai koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal.
Mi'an menyebut KDKMP sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus kedaulatan pangan dari level paling bawah. Menurutnya, keberadaan koperasi ini akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
Dampak yang diharapkan tidak berhenti di situ. Mi'an menyampaikan KDKMP juga diproyeksikan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal.
"Hingga memperluas akses pasar, serta mempermudah akses permodalan bagi masyarakat," ujar Mi'an.
Dalam rapat tersebut, Mi'an mengungkap bahwa dirinya telah memimpin dua kali rapat terkait pembangunan KDKMP di Provinsi Bengkulu. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan pembangunan fisik koperasi berjalan baik.
"Sejauh ini saya sudah dua kali memimpin rapat terkait pembangunan KDKMP di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil pemantauan, progres pembangunan fisik koperasi dinilai berjalan dengan baik," ungkap Mi'an.
Pertemuan dengan Staf Khusus Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi Menkop RI menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
Mi'an menegaskan permintaan agenda pertemuan lintas satuan wilayah merupakan wujud keterbukaan Pemprov Bengkulu terhadap program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo.
"Permintaan ini tak lain dan tak bukan merupakan bukti, jika kita sangat terbuka dengan program Asta Cita Pak Prabowo," tegasnya.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran terkait disebut Mi'an sebagai kunci agar pelaksanaan KDKMP berjalan optimal dan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
"Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, dan kedaulatan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan," kata Mi'an.