BENGKULU SELATAN — Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin, S.Sos., menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan semata tugas pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama menjaga harga tetap stabil dan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Pernyataan itu disampaikan Rifai saat membuka High Level Meeting TPID dan TP2DD di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan. Forum tersebut dirangkai dengan peluncuran kanal pembayaran pajak daerah baru pada aplikasi SIPACAK hasil kerja sama dengan BRI.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu, Pimpinan Cabang BRI Manna, Sekretaris Daerah, Asisten II, para kepala OPD, camat, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Penambahan kanal pembayaran pada SIPACAK memungkinkan warga membayar pajak daerah tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan melalui aplikasi yang terhubung dengan BRI.
Rifai menyebut inovasi tersebut sebagai bentuk pelayanan modern yang dihadirkan Pemkab Bengkulu Selatan. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak lagi direpotkan dengan urusan administrasi yang mengharuskan hadir langsung di kantor.
"Kita ingin masyarakat tidak lagi repot harus datang ke kantor hanya untuk bayar pajak. Sekarang bisa bayar dari mana saja, lebih cepat, aman, dan transparan. Ini bentuk pelayanan modern yang kita hadirkan," kata Rifai.
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus berinovasi memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
"Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Semua OPD harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Harapan serupa disampaikan kepada jajaran OPD terkait agar pemanfaatan teknologi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Pemkab Bengkulu Selatan berkomitmen mempercepat transformasi digital, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Pada forum TPID, Rifai menekankan pentingnya kerja sama dan langkah konkret dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat. Sasaran utamanya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Pengendalian inflasi ini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita harus bergerak bersama, menjaga harga tetap stabil dan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia," ujar Rifai.
HLM TPID dan TP2DD digelar sebagai momentum memperkuat koordinasi lintas pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Forum itu juga menjadi ruang menyelaraskan langkah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran kanal pembayaran pajak daerah pada aplikasi SIPACAK. Lewat kanal baru itu, warga Bengkulu Selatan dapat membayar kewajiban pajaknya secara daring tanpa harus mengantre di kantor pelayanan.