Pemprov Bengkulu Perkuat Transparansi Keuangan Daerah, Nandar Munadi Sebut Anggaran Amanah Rakyat

Penulis: Fajar  •  Kamis, 12 November 2026 | 14:46:01 WIB
Peserta mengikuti seminar pengelolaan keuangan daerah yang mengangkat tema akuntabilitas, transparansi, dan integritas melalui integrasi nilai ekonomi syariah di Bengkulu.

BENGKULU — Seminar yang mengangkat tema pengelolaan keuangan daerah akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui integrasi nilai-nilai ekonomi syariah itu menjadi ruang diskusi untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Nandar mengapresiasi UNIHAZ, khususnya FISIPOL, yang menginisiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi sangat penting dalam memberikan masukan dan pemikiran konstruktif bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah, kata dia, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Prinsip Amanah dan Kemaslahatan Jadi Pedoman Aparatur

Nandar menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dua prinsip utama yang perlu menjadi pedoman aparatur pemerintah adalah amanah dan kemaslahatan.

"Setiap anggaran harus direncanakan secara matang, dilaksanakan dengan tertib dan efisien, diawasi dengan baik, serta dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Nandar.

Prinsip amanah menuntut setiap pejabat dan aparatur mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab. Sementara prinsip kemaslahatan mengarahkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

UNIHAZ Dorong Rekomendasi Konstruktif untuk Pemda

Rektor UNIHAZ Bengkulu, Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, seminar nasional ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan perspektif akademisi dan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Arifah.

Ia juga berharap seminar tersebut tidak berhenti sebatas diskusi akademik, tetapi dapat menghasilkan pemikiran yang bisa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan tata kelola keuangan yang lebih baik di Bengkulu.

Reporter: Fajar
Sumber: bengkuluekspress.disway.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top