BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar exit meeting bersama Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (13/5/2026). Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, itu dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim pemeriksa dari ITJEN Kemendagri.
Perwakilan Tim ITJEN Kemendagri, Aldi Primayoga, memaparkan hasil pengawasan yang telah berlangsung selama delapan hari. Secara umum, proses pemeriksaan berjalan baik berkat dukungan seluruh perangkat daerah. Namun, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian.
Apa Saja yang Disoroti Tim Pemeriksa?
Aldi menyebutkan beberapa aspek yang menjadi perhatian, antara lain kesesuaian data dan laporan, penguatan administrasi inovasi daerah, serta kelengkapan dokumen program percepatan penurunan stunting. Tak hanya itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program penanganan pengangguran terbuka juga masuk dalam temuan.
“Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya terkait kesesuaian data dan laporan, penguatan administrasi inovasi daerah, kelengkapan dokumen program percepatan penurunan stunting, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program penanganan pengangguran terbuka,” ujar Aldi Primayoga.
Anggaran Perjalanan Dinas Jadi Sorotan
Selain administrasi, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga menjadi sorotan. Tim ITJEN mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Herwan Antoni menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan. Menurutnya, hasil pemeriksaan itu akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Bengkulu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim ITJEN Kemendagri. Hasil pemeriksaan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Herwan Antoni.
Sekda Instruksikan Tindak Lanjut ke Seluruh OPD
Herwan menegaskan kepada seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan. Termasuk melengkapi dokumen administrasi dan memperbaiki hal-hal yang masih menjadi perhatian tim pemeriksa.
“Saya meminta seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini secara serius dan tepat waktu. Apa yang menjadi rekomendasi harus segera diselesaikan agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu semakin baik dan akuntabel,” tegasnya.
Exit meeting ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya, mewujudkan tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel.
