BENGKULU — Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin langsung Exit Meeting bersama tim pemeriksa ITJEN Kemendagri dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi penanda akhir dari rangkaian pemeriksaan yang telah berlangsung selama lebih dari sepekan di berbagai instansi pemerintahan daerah.
Apa Saja yang Disorot Tim Pemeriksa Pusat?
Perwakilan Tim ITJEN Kemendagri, Aldi Primayoga, mengapresiasi koordinasi antara timnya dengan OPD di Bengkulu selama proses evaluasi. Menurutnya, kerja sama yang baik membuat seluruh tahapan berjalan lancar.
Pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administrasi semata. Tim pusat juga menyasar efektivitas penggunaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan daerah, hingga kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian adalah kesesuaian data laporan, penguatan dokumen inovasi daerah, percepatan penanganan stunting, evaluasi program penurunan pengangguran, dan efektivitas belanja perjalanan dinas.
Administrasi Tertib Jadi Kunci Tata Kelola Profesional
ITJEN Kemendagri menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap pelaksanaan program. Administrasi yang tertib dinilai sebagai faktor utama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan serius dan tepat waktu agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik,” tegas Sekda Herwan Antoni dalam forum tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat melengkapi administrasi dan menyelesaikan setiap catatan evaluasi yang telah diberikan.
Momentum Perbaikan untuk Pelayanan Publik
Herwan menambahkan, evaluasi dari pemerintah pusat harus dipandang sebagai langkah pembinaan, bukan sekadar formalitas. Dengan adanya masukan dari ITJEN, Pemprov Bengkulu memiliki kesempatan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menciptakan birokrasi yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap OPD diminta meningkatkan disiplin administrasi serta memperkuat pengawasan internal di lingkungan kerja masing-masing.
Exit Meeting ITJEN Kemendagri tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus perbaikan bagi seluruh perangkat daerah di Bengkulu. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah optimistis mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
