BENGKULU — Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Bengkulu hingga akhir April 2026 mencapai Rp1,77 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta 10 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Meskipun pendapatan tumbuh, realisasi belanja daerah tercatat lebih tinggi, yaitu Rp2,15 triliun pada periode yang sama. Selisih antara pendapatan dan belanja itu menghasilkan defisit APBD sebesar Rp379,67 miliar.
PAD Bengkulu Capai Rp330 Miliar, Jadi Penopang Utama
Salah satu komponen yang menunjukkan perbaikan signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir April 2026, realisasi PAD mencapai Rp330,67 miliar.
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu menyebut peningkatan PAD ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang kian bergerak positif. Optimalisasi pengelolaan potensi daerah oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi faktor pendorong.
Defisit APBD Rp379 Miliar, tapi Aktivitas Fiskal Tetap Kuat
Meski mencatat defisit, pihak DJPb menilai kinerja fiskal Bengkulu masih dalam kondisi kuat. Pertumbuhan ekonomi regional dan optimalisasi penerimaan daerah menjadi faktor utama yang menopang penguatan APBD.
Belanja daerah yang lebih tinggi dari pendapatan dinilai wajar karena digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas pelayanan masyarakat di Bengkulu pun disebut tetap berjalan normal dengan dukungan penuh dari anggaran yang tersedia.
Optimalisasi PAD Terus Digenjot di Kabupaten dan Kota
Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, retribusi, serta mengoptimalkan pengelolaan aset dan potensi ekonomi lokal.
Dengan tren positif ini, realisasi pendapatan APBD Bengkulu di akhir tahun diharapkan bisa melampaui target yang telah ditetapkan dalam anggaran induk 2026.
