BENGKULU — Proyek penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu resmi memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian PU telah melaksanakan serah terima lokasi pekerjaan pada Kamis (11/6/2026), yang menjadi tanda dimulainya pembangunan fisik kawasan wisata tersebut.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu menyebutkan, kontrak pekerjaan tahap pertama telah ditandatangani pada 21 Mei 2026 dengan nilai Rp 37 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh penyedia jasa yang ditunjuk melalui mekanisme lelang.
Perjalanan Panjang Sejak 2017
Rencana penataan kawasan danau yang memiliki nilai ekologis dan budaya ini telah melalui proses panjang. Awalnya, Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadimuljono, saat berkunjung ke Bengkulu pada 23 Desember 2017, meminta agar kawasan tersebut ditata secara terpadu.
Setahun kemudian, pada 2018, proyek ini masuk dalam program prioritas Kementerian PUPR untuk Provinsi Bengkulu. Anggaran sebesar Rp 40 hingga Rp 60 miliar bahkan telah disiapkan pada 2020, namun pelaksanaannya terhenti akibat pandemi Covid-19.
Komitmen Fiskal Pemprov Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan anggaran signifikan untuk mendukung proyek ini. Sekitar Rp 28 miliar digelontorkan untuk pembebasan lahan di sekitar kawasan danau. Selain itu, pembangunan relokasi jalan di area tersebut menelan biaya Rp 89 miliar.
Serangkaian persiapan teknis juga telah rampung, termasuk pembersihan lokasi, pengurusan sertifikasi lahan, pengajuan perizinan bangunan gedung, hingga penghapusan aset eksisting di area pembangunan. Pemprov juga telah menyusun nota kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Target Destinasi Unggulan Baru
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas dimulainya proyek ini. Menurutnya, kawasan Danau Dendam Tak Sudah memiliki potensi besar yang membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.
“Kawasan Danau Dendam Tak Sudah memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu, pembangunan dan penataannya membutuhkan sinergi serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Helmi.
Kepala BPPW Bengkulu menambahkan, kawasan ini bukan hanya bernilai pariwisata, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Bengkulu. Pekerjaan tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026 dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ke depan, penataan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan ruang publik yang nyaman dan berkelanjutan bagi warga Bengkulu.
