BENGKULU — Maman Abdurrahman menegaskan bahwa biaya layanan di PaDi UMKM tidak akan dihapus sepenuhnya. Menurutnya, aspek komersial tetap diperlukan untuk menopang operasional platform yang dikelola Telkom.
"Memang secara dari aspek komersial tetap harus ada, cuman mungkin angkanya, ini untuk sustainability teman-teman yang memang menjalankan operasionalisasi PaDi UMKM," ujar Maman usai acara Festival Kemudahan dan Perlindungan UMKM di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Meski demikian, Maman menjamin besaran biaya tersebut tidak akan membebani para pelaku UMKM. Prinsipnya, platform ini dirancang untuk memberikan perlindungan, meningkatkan daya saing, dan memfasilitasi usaha kecil agar bisa menjual produknya secara lebih luas.
"Jadi tentunya dari segi price, akan sangat rasional dan tidak membebani. Kurang lebih narasinya tidak membebani. Tetapi ini semua untuk kebutuhan operasionalisasi yang menjalankan platformnya ataupun marketplace-nya," beber Maman.
Integrasi Teknis Hampir Rampung, Ekosistem Masih Butuh Waktu
Proses integrasi antar sistem di PaDi UMKM secara teknis disebut hampir selesai. Maman menargetkan seluruh proses integrasi rampung pada pekan ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan sebuah marketplace tidak hanya soal teknis, melainkan juga pembentukan ekosistem yang matang. Sosialisasi dan pendaftaran pelaku usaha ke dalam platform Sapa UMKM masih terus didorong oleh Kementerian UMKM.
"Jadi tentunya, kalau nanti mau melihat efektivitas marketplace ini, nggak bisa dilihat sekarang, tentunya nanti kita lihatnya di tahun depan. Karena kan sekarang program ini baru mulai berjalan, integrasi antar institusi juga lagi mulai berjalan," imbuh Maman.
Danantara dan Telkom Bahas Pengembangan Lebih Luas
Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan BPI Danantara terkait pengembangan PaDi UMKM menjadi platform e-commerce berskala nasional. Berdasarkan penilaian Danantara, PaDi UMKM dinilai sebagai kandidat utama untuk menjalankan peran tersebut.
"Jadi sudah kita lakukan diskusi beberapa kali dengan Danantara, baik dengan CTO Danantara Pak Sigit. Jadi rencana ini sudah makin mengerucut, karena ini juga aspirasi Presiden. Jadi Presiden sendiri yang menginginkan punya marketplace nasional," ujar Faizal dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (24/6/2026).
Dengan adanya marketplace nasional ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia memiliki kanal distribusi digital yang lebih terstruktur, aman, dan tidak tergantung sepenuhnya pada platform asing. Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi digital dalam negeri.
