BENGKULU — Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi di Kota Bengkulu, Selasa. Menurut dia, sejumlah kegiatan pengendalian inflasi sebenarnya telah dijalankan TPID Kota Bengkulu, namun belum seluruhnya terdokumentasi dan dilaporkan secara maksimal dalam sistem penilaian.
"Dilakukan tapi tidak dilaporkan, itu sayang, padahal bisa dapat 100 persen dari sisi prosesnya. Diperlukan inisiasi pelaksanaan High Level Meeting dan capacity building," kata Wahyu.
Proses Pengendalian Inflasi Berbobot 20 Persen
Wahyu menjelaskan penilaian kinerja TPID memiliki tiga komponen utama dengan bobot berbeda. Proses pengendalian inflasi menempati porsi 20 persen dari total penilaian, sehingga dokumentasi kegiatan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan.
Artinya, kegiatan yang sudah dikerjakan di lapangan tetap perlu tercatat rapi agar kontribusinya terbaca dalam sistem penilaian. Tanpa pelaporan yang tertib, hasil kerja TPID tidak tercermin utuh pada nilai kinerja daerah.
High Level Meeting Tidak Harus Rumit
Menurut Wahyu, pelaksanaan High Level Meeting (HLM) tidak harus rumit. Rapat tersebut dapat dipimpin langsung wali kota dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"High Level Meeting ini barang yang simpel sebetulnya, Wali Kota Bengkulu memimpin kemudian hadir beberapa kepala dinas, itu sudah bisa dikatakan sebagai High Level Meeting," ujarnya.
Dengan begitu, HLM dapat menjadi forum yang memperkuat koordinasi lintas OPD sekaligus memenuhi unsur administrasi yang dinilai dalam pengendalian inflasi daerah. BI Perwakilan Bengkulu berharap TPID Kota Bengkulu segera menginisiasi pelaksanaan HLM dan capacity building secara berkala.
Dorongan untuk Perbaiki Kedisiplinan Pelaporan
Wahyu menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pelaporan administrasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi. Dampak atau outcome pengendalian inflasi Kota Bengkulu dinilai sudah sangat baik, namun kelemahan pada proses dan dokumentasi berpotensi mengurangi nilai kinerja daerah.
Perbaikan pada sisi pelaporan dinilai menjadi langkah yang relatif mudah dibandingkan upaya menekan laju inflasi itu sendiri. Pemkot Bengkulu dan TPID diharapkan menindaklanjuti dorongan tersebut agar capaian pengendalian inflasi yang sudah baik dapat tercermin penuh dalam penilaian kinerja.
