BENGKULU UTARA — Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang dianggap berhasil melampaui target. Anggota DPRD BU, Tommy Sitompul, menyampaikan hal ini saat memberikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi beberapa waktu lalu.
Menurut Tommy, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Ia menilai capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal.
Fraksi Golkar juga mendukung alasan perubahan raperda yang dilatarbelakangi penyesuaian regulasi daerah dengan undang-undang terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, perubahan ini juga mengacu pada peraturan pemerintah tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Pihaknya mendorong agar kebijakan ini dapat meningkatkan sumber pendapatan secara mandiri tanpa membebani masyarakat.
Meski mendukung secara prinsip, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti bersama antara eksekutif dan legislatif. Tommy Sitompul menegaskan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras dan diterima masyarakat luas.
"Catatan tersebut harus dipahami dan dirumuskan bersama agar berjalan sesuai dengan regulasi aturan dan tidak merugikan pihak lain, apalagi sampai membebani masyarakat kurang mampu," tegas Tommy.
Politisi Golkar dapil 2 Bengkulu Utara ini juga menekankan agar pelayanan yang dibiayai dari retribusi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta agar transparansi dan akuntabilitas dalam perubahan peraturan daerah ini dijalankan secara transparan.
Fraksi Golkar mendorong agar hasil retribusi dialokasikan kembali untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat. Hal ini dinilai penting agar kebijakan pajak dan retribusi tidak hanya menjadi beban, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi warga.
"Ini sedang kita tindaklanjuti, dan ketika semua sudah sepaham maka pemerintah harus melakukan sosialisasi agar prosedur pengumpulan retribusi dengan pelayanan yang ramah," tambah Tommy.
Ia berharap seluruh proses perubahan raperda ini dapat berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan pihak mana pun, terutama masyarakat kecil di Bengkulu Utara.