ODGJ Tanpa Identitas Resahkan Warga Bengkulu Utara, DPRD Minta Dinsos Susun Formula Penanganan Lintas Sektor

Penulis: Fajar  •  Rabu, 11 November 2026 | 11:31:01 WIB
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara Edi Putra mendorong Dinas Sosial menyusun formula penanganan ODGJ tanpa identitas.

BENGKULU UTARA — Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara Edi Putra, S.IP, mendorong Dinas Sosial setempat memetakan formula penanganan yang lebih konkret terhadap keberadaan ODGJ yang berkeliaran tanpa identitas. Dorongan itu muncul setelah keberadaan sejumlah ODGJ dilaporkan meresahkan warga di beberapa lingkungan permukiman.

Laporan yang masuk ke DPRD menyebut sejumlah ODGJ membuat keributan, mengganggu aktivitas warga di tempat umum, hingga berpotensi mengancam keselamatan warga maupun ODGJ itu sendiri. Persoalan bertambah pelik ketika ODGJ yang bersangkutan tidak punya identitas kependudukan yang jelas.

Kondisi itu menyulitkan pemerintah daerah melakukan pendataan, menelusuri asal-usul keluarga, hingga menentukan langkah penanganan lanjutan. Tanpa data kependudukan, penempatan ODGJ ke layanan rehabilitasi atau pengembalian ke keluarga menjadi tidak mudah.

Mengapa Penanganan Sementara Dinilai Tidak Cukup

Menurut Edi, persoalan ODGJ tidak cukup disikapi dengan penanganan sementara ketika muncul laporan atau keluhan dari masyarakat. Pola penanganan yang hanya reaktif dinilai tidak menyelesaikan akar masalah.

Diperlukan langkah terencana yang melibatkan lintas sektor agar setiap ODGJ yang ditemukan dapat ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Edi menyebut formula penanganan harus memberi kepastian langkah, mulai dari proses identifikasi, pendataan, penelusuran keluarga, pemeriksaan kondisi kesehatan, hingga penempatan atau rehabilitasi bila dibutuhkan.

Identitas Kependudukan Jadi Titik Lemah Pendataan

Sejumlah ODGJ yang ditemukan di lapangan tidak memiliki dokumen kependudukan. Akibatnya, petugas sulit memastikan domisili asal maupun keluarga yang bertanggung jawab atas perawatan.

Ketidakjelasan identitas juga membuat proses rujukan ke panti rehabilitasi atau fasilitas layanan sosial berjalan lambat. Dinas Sosial diminta menyiapkan prosedur baku agar penanganan tidak bergantung pada laporan warga yang sifatnya insidental.

Penanganan Harus Tetap Junjung Asas Kemanusiaan

Pemerintah daerah juga diminta memastikan penanganan terhadap ODGJ tetap mengedepankan asas kemanusiaan. Pendekatan itu mencakup pemeriksaan kesehatan dan perawatan, bukan sekadar penertiban dari ruang publik.

DPRD Bengkulu Utara berharap formula penanganan lintas sektor segera disusun Dinas Sosial bersama instansi terkait. Dengan begitu, setiap ODGJ yang ditemukan mendapat penanganan yang sama dan terukur, tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya laporan warga.

Reporter: Fajar
Sumber: radarutara.disway.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top