BENGKULU UTARA — Patok ukur jalan merah putih di ruas Desa Pondok Bakil, Kecamatan Ulok Kupai, sebelumnya dipasang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Patok itu menjadi penanda bahwa ruas jalan tersebut pernah masuk tahapan pengukuran sebagai bagian dari rencana pembangunan.
Namun realisasi proyek tak kunjung datang. Warga Desa Pondok Bakil menilai penanganan jalan provinsi di wilayah mereka belum mendapat perhatian memadai dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.
Mengapa Patok Dikembalikan ke DPRD
Jafri menyebut pengembalian patok bukan bentuk protes tanpa dasar. Langkah itu ia posisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aset milik pemerintah.
“Pengembalian patok ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami terhadap aset pemerintah. Di sisi lain, ini juga menjadi pengingat bahwa ruas jalan tersebut pernah dilakukan pengukuran dan masyarakat masih menunggu realisasi pembangunan yang diharapkan,” tegas Jafri.
Menurut Jafri, keberadaan patok menjadi bukti konkret bahwa ruas jalan Pondok Bakil pernah masuk proses pengukuran untuk pembangunan. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi memberi kejelasan soal kelanjutan rencana penanganan jalan tersebut.
Aspirasi Warga Pedalaman yang Menunggu Kepastian
Jafri menuturkan, kondisi jalan yang belum tertangani tuntas menuntut keseriusan pemerintah provinsi. Akses tersebut dinilai penting untuk menopang mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian di wilayah pedalaman Bengkulu Utara.
“Kami bersama Kepala Desa Pondok Bakil berencana menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu. Harapan kami, persoalan pembangunan jalan Pondok Bakil dapat kembali menjadi perhatian serius dan diperjuangkan agar bisa direalisasikan,” ungkap Jafri.
Langkah mendatangi langsung pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu ditempuh agar aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan kembali masuk perhatian dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah.
Harapan pada Anggaran 2027
Jafri berharap rencana alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Bengkulu yang diproyeksikan mencapai ratusan miliar rupiah pada Tahun Anggaran 2027 bisa menyentuh ruas jalan Pondok Bakil. Proyeksi anggaran sebesar itu ia nilai sebagai peluang yang mestinya dipakai untuk menjawab kebutuhan infrastruktur desa pedalaman.
Pertemuan dengan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu pekan depan akan menjadi uji pertama apakah aspirasi warga Pondok Bakil kembali masuk agenda kebijakan, atau tetap berhenti di tahap pengukuran seperti bertahun-tahun sebelumnya.
