BENGKULU — Sidak yang digelar Komisi IV DPRD Kota Bengkulu ke salah satu dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini memicu rangkaian tindak lanjut. Alih-alih hanya pemeriksaan rutin, kunjungan tersebut justru membuka sejumlah persoalan administratif yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak pengelola.
Dalam sidak tersebut, anggota Komisi IV menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah stok bahan baku yang tercatat dengan kondisi di lapangan. Temuan ini langsung menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan hak penerima manfaat program MBG.
“Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam pencatatan stok. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut makanan untuk anak-anak,” ujar salah satu anggota Komisi IV DPRD Kota Bengkulu yang turun langsung ke lokasi.
Pasca sidak, Komisi IV DPRD Kota Bengkulu segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan data yang diperoleh di lapangan bisa diverifikasi secara lintas sektor.
Pihak legislatif juga meminta laporan detail pengelolaan bahan baku dari penyedia jasa katering. Proses audit internal pun tengah berjalan untuk mencocokkan angka pengadaan dengan realisasi distribusi harian.
Komisi IV DPRD Kota Bengkulu berencana memanggil pihak pengelola dapur MBG dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan langsung terkait temuan administratif tersebut.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau penyimpangan anggaran, temuan ini akan dibawa ke ranah pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas yang menyasar ribuan siswa di Kota Bengkulu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola dapur MBG mengenai temuan Komisi IV DPRD Kota Bengkulu tersebut.