JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia masuk program Sekolah Rakyat pada 2027. Target tersebut naik signifikan dari capaian saat ini yang telah menjangkau lebih dari 43.000 siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Tangerang, Sabtu, menyampaikan bahwa target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa. Arahan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum. Saat ini, terdapat 400 anak jalanan yang berhasil dijangkau, dan sebanyak 300 anak telah melalui asesmen dan memenuhi syarat untuk langsung mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya.
Kemensos berkomitmen untuk terus memperluas penyelenggaraan sekolah rintisan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah memanfaatkan gedung milik Kementerian Perhubungan yang kesehariannya digunakan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia menjadi Sekolah Rakyat.
Dengan adanya target 150 ribu siswa pada 2027, setiap pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan dan dukungan operasional untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka anak putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Hingga saat ini, Kemensos terus melakukan pendataan dan pendekatan di lapangan untuk memastikan anak-anak yang paling membutuhkan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pendamping sosial di tingkat akar rumput.