Bansos Beras Juli-September 2026 di Seluma Dianggap Amburadul, Ketua PKH Desak Pemkab Gelar Rakor Sinkronisasi Data

SELUMA — Gelombang protes dan gesekan di lapangan mewarnai penyaluran bansos beras periode Juli-September 2026 di Kabupaten Seluma. Data penerima yang dinilai amburadul memicu desakan keras dari para pemangku kebijakan untuk segera melakukan sinkronisasi data secara menyeluruh.

Persoalan ini dipicu transisi data besar-besaran ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masuknya jutaan data baru dari BKKBN dan BPS disebut mengubah status desil bantuan sosial secara drastis, membuat banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini terlempar dari daftar penerima.

Lima Instansi Kunci yang Wajib Duduk Satu Meja

Ketua Koordinator Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Seluma, Edhamizi, menginstruksikan Pemerintah Kabupaten untuk segera menggelar rapat konsolidasi. Ia menilai sinkronisasi data secara by name by address menjadi jalan keluar untuk mengakhiri masalah klasik ini.

Setidaknya ada lima instansi yang perannya dinilai krusial dalam perbaikan data penerima bansos:

• Dinas Sosial (Dinsos) — mengendalikan aplikasi SIKS-NG untuk memverifikasi riwayat penerima PKH dan BPNT.
• Dispendukcapil — memastikan validitas NIK guna menghapus data ganda, warga meninggal, atau pindah domisili.
• BPS Seluma — menjadi rujukan metodologi pengelompokan tingkat kesejahteraan (Desil 1 hingga 10).
• DP3APPKB — menyelaraskan data keluarga berisiko stunting atau variabel kemiskinan ekstrem baru.
• Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Bulog — selaku leading sector penyaluran sembako agar bantuan tepat sasaran.

“Masing-masing instansi daerah yang berkaitan ini memiliki peran meskipun fungsinya berbeda, namun masih saling berkaitan soal data penduduk dan bantuan sosial,” terang Edhamizi.

Ketua DPRD Soroti Risiko Exclusion Error

Ketua DPRD Seluma, April Yones, menyuarakan pentingnya perbaikan data valid secepatnya. Ia menyoroti perubahan desil nasional yang kerap memicu dua kesalahan fatal: warga mampu masuk desil bawah, sementara warga miskin justru terlempar ke desil atas.

“Jangan sampai warga yang masuk kategori mampu masuk desil bawah, sedangkan warga miskin justru terlempar ke desil atas,” tegas April Yones.

Dua Langkah Mutakhirkan Data Penerima Bansos

DPRD Seluma mendorong langkah pemutakhiran data berjenjang yang dimulai dari bawah. Pertama, verifikasi faktual atau ground check dengan menggerakkan Pendamping PKH dan Pendamping Desa untuk turun langsung memeriksa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang status desilnya melonjak ke Desil 6–10.

Kedua, menggelar Musyawarah Desa/Kelurahan. Forum ini dinilai penting untuk mereviu dan mengusulkan ulang warga yang benar-benar layak menerima bantuan, sehingga penyaluran periode berikutnya tidak kembali memicu gejolak serupa.