BENGKULU — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu mendorong percepatan akses keuangan daerah lewat penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dorongan itu menyusul masuknya TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera dalam TPAKD Award 2026.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi menyebut nominasi tersebut menjadi momentum mengembangkan inisiatif perluasan akses keuangan. Program yang dijalankan harus sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi setempat.
“Penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha produktif, serta memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ayu Laksmi Syntia Dewi.
Bagi Provinsi Bengkulu, penguatan TPAKD diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan warga. Prioritasnya perluasan pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.
Kolaborasi pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan dinilai penting agar potensi ekonomi daerah berkembang dengan dukungan akses keuangan memadai. OJK Provinsi Bengkulu akan terus mendorong koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Melalui upaya itu, TPAKD diharapkan memperluas pemanfaatan layanan keuangan, mendukung pengembangan usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pengembangan TPAKD yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Rakornas yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pengembangan TPAKD mendukung agenda Asta Cita Pemerintah. Fokusnya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD. Program yang dijalankan mencakup pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar, serta peningkatan jangkauan layanan keuangan di perdesaan.
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran pembiayaan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Capaian itu menggambarkan peran akses keuangan dalam membuka peluang masyarakat memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan. Akses tersebut sekaligus menjadi modal mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di daerah.