BENGKULU — Kesenjangan akses digital di wilayah pelosok Provinsi Bengkulu mulai mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu, anggota DPD RI Destita Khairilisani menghimpun sejumlah persoalan krusial yang menghambat pemerataan teknologi di Bumi Rafflesia.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata. Masih terdapat puluhan desa yang kesulitan mengakses jaringan internet stabil, yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa.
Target Pembangunan BTS di Empat Wilayah Blank Spot
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengidentifikasi setidaknya ada empat wilayah blank spot utama yang membutuhkan intervensi mendesak. Kehadiran infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) menjadi solusi tunggal untuk membuka isolasi komunikasi di wilayah-wilayah tersebut.
“Kami berharap adanya dukungan dari pusat, khususnya untuk pembangunan BTS di empat wilayah blank spot dan 36 desa yang masih membutuhkan penguatan sinyal,” jelas Nelly.
Selain masalah jangkauan sinyal, Nelly memaparkan kendala teknis pada sistem data pemerintahan. Kapasitas penyimpanan (storage) yang terbatas saat ini mulai mengganggu stabilitas pengelolaan data daerah. Kebutuhan akan server baru dan penguatan sistem data nasional menjadi aspirasi yang dititipkan kepada Senator untuk diperjuangkan di Jakarta.
Dukungan Infrastruktur Menuju Bengkulu Smart Province
Transformasi menuju konsep smart province memerlukan fondasi yang kuat, tidak hanya pada perangkat keras tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dinas Kominfotik menekankan bahwa peningkatan kapasitas teknis aparatur menjadi pilar penting dalam implementasi program smart city di tingkat kabupaten dan kota.
Aspirasi ini tidak hanya datang dari internal dinas, tetapi juga melibatkan masukan dari Komisi Informasi Publik (KIP) serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat dan informatif bagi masyarakat luas.
Komitmen Senator Kawal Aspirasi ke Tingkat Pusat
Merespons berbagai kendala tersebut, Destita Khairilisani menegaskan akan membawa daftar kebutuhan infrastruktur digital Bengkulu ke meja kerja di tingkat nasional. Menurutnya, akses internet saat ini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan dasar untuk mendorong ekonomi kerakyatan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami siap berkolaborasi dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, demi kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu. Insya Allah akan kita dorong agar dapat segera terealisasi,” ujar Destita.
Pertemuan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan program strategis nasional di bidang digitalisasi menyentuh hingga ke pelosok Bengkulu. Dukungan politik dari perwakilan daerah di DPD RI dianggap sebagai kunci percepatan realisasi anggaran dan bantuan sarana prasarana dari kementerian terkait.
“Kami bersyukur Ibu Destita berkenan mendengarkan seluruh aspirasi hingga akhir. Ini memberikan semangat baru bagi kami untuk terus berbenah, dimulai dari hal kecil hingga langkah besar ke depan,” tutup Nelly.
