BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menemui hambatan infrastruktur berupa empat wilayah tanpa sinyal internet atau blank spot di tengah ambisi mewujudkan smart province. Selain masalah konektivitas, keterbatasan kapasitas penyimpanan data dan minimnya sumber daya manusia digital menjadi tantangan besar bagi percepatan pelayanan publik di daerah tersebut.
Persoalan ini mencuat saat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu menerima kunjungan anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu, Destita Khairilisani. Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian aspirasi mengenai kebutuhan strategis digitalisasi yang belum terpenuhi di tingkat daerah.
Lobi ke Pusat Atasi Blank Spot di Empat Titik
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengungkapkan bahwa keberadaan empat wilayah blank spot menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Ketiadaan akses telekomunikasi di titik-titik tersebut dinilai menghambat pemerataan informasi dan layanan digital bagi masyarakat desa.
“Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan BTS di empat daerah blank spot di Provinsi Bengkulu,” ujar Nelly saat memberikan keterangan di Kantor Dinas Kominfotik Bengkulu baru-baru ini.
Upaya penyelesaian masalah sinyal ini sebenarnya telah bergulir hingga ke tingkat kementerian. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebelumnya telah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, guna membahas solusi teknis bagi desa-desa yang memiliki sinyal lemah maupun tanpa akses internet sama sekali.
Kapasitas Penyimpanan Data dan Nasib Program Satu Data
Selain kendala jaringan fisik, Pemprov Bengkulu juga menghadapi tantangan di sektor penyimpanan data digital. Kapasitas peladen (server) yang terbatas saat ini dianggap menjadi batu sandungan dalam mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu sistem terpadu.
Nelly menjelaskan bahwa keberhasilan program Satu Data Bengkulu sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung dan kualitas SDM pengelola. Tanpa sarana prasarana yang memadai, transformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis elektronik tidak akan berjalan optimal.
“Program Satu Data Bengkulu juga membutuhkan dukungan, termasuk peningkatan SDM dan sarana prasarana agar transformasi digital menuju smart province bisa berjalan optimal,” jelas Nelly.
Komitmen Senator Kawal Aspirasi Digital Bengkulu
Menanggapi berbagai kendala tersebut, Senator Destita Khairilisani menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ia menilai pemerataan akses digital merupakan hak masyarakat yang harus diperjuangkan agar ketimpangan informasi antarwilayah di Bengkulu bisa terkikis.
Destita memastikan aspirasi dari Kominfotik, termasuk masukan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP), akan menjadi prioritas kerja dalam koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Aspirasi dari Kominfo, KPID, dan KIP ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami siap berkolaborasi dan memperjuangkan harapan masyarakat Bengkulu,” tegas Destita.
